Inni Kiat Pemprov Jatim Optimalkan Dana Desa - detikNews

Surabaya - Pemprov Jatim memiliki kiat khusus mengoptimalkan penyerapan dana desa. Salah satunya dengan menggelar Pendampingan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD).

Pengoptimalan penyerapan anggaran ini dinilai penting karena alokasi dana desa harus tepat sasaran hingga bisa menurunkan angka kemiskinan di Jatim. Apalagi, dana desa yang dianggarkan Jatim jumlahnya cukup besar.

"Alokasi dana desa di Jatim pada tahun 2019 sebesar Rp 7,441 trilyun. Oleh sebab itu kami berharap dana ini bisa digunakan secara optimal untuk mempercepat kemajuan di Jatim. Salah satunya untuk penurunan kemiskinan," kata Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono yang hadir mewakili Gubernur Jatim di Hotel Utami Sidoarjo, Selasa (26/11/2019).

Heru menambahkan pengentasan kemiskinan di Jatim telah tertuang dalam program Nawa Bhakti Satya yang diusung Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Sembilan bhakti ini yakni Jatim Sejahtera, Jatim Kerja, Jatim Cerdas dan Sehat, Jatim Akses, Jatim Berkah, Jatim Agro, Jatim Berdaya, Jatim Amanah, dan Jatim Harmoni.

Salah satu program unggulan dalam nawa bhakti satya, yakni Jatim Sejahtera. Menurut Heru, program ini berfokus pada pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial.

Selain itu, program ini juga berfokus pada penguatan ekonomi kerakyatan dengan berbasis UMKM, koperasi dan mendorong pemberdayaan masyarakat desa.

"Dalam rangka pengentasan kemiskinan telah digagas program Keluarga Harapan atau PKH, yang telah mencakup 50 ribu lansia guna memberi jaminan hidup yang layak bagi lansia," ungkap Heru.

Dari berbagai upaya tersebut, memang telah terjadi persentase penurunan jumlah penduduk miskin pada periode September 2018 sampai dengan Maret 2019. Penurunan ini terjadi di pedesaan maupun perkotaan.

Sementara besar penurunan jumlah penduduk miskin di pedesaan sebesar 0,78 persen, dan perkotaan sebesar 0.13 persen.

Di kesempatan yang sama, Heru meminta pemanfaatan dana desa bisa dioptimalkan untuk menurunkan angka stunting di Jatim. Berdasarkan data yang ada, angka stunting di 15 kabupaten yang dilanda kemiskinan di Jatim pada tahun 2018 mencapai 32,81 persen. Untuk itu, dibutuhkan intervensi gizi melalui pemanfaatan dana desa.

"Kemiskinan merupakan PR besar kita bersama dan menjadi tanggung jawab semua pihak. Di samping itu, prioritas lainnya yaitu penurunan stunting dan peningkatan angka partisipasi sekolah dengan mendorong peningkatan IPM. Ini semua harus bisa kita fasilitasi lewat alokasi dana desa yang diterima," pungkasnya.

Tonton juga video Sri Mulyani Temukan 'Desa Hantu', Anggota Komisi XI: Jangan Terkejut:

[Gambas:Video 20detik]

(hil/iwd)

Let's block ads! (Why?)