JawaPos.com – Verifikasi ulang penonaktifan peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran (PBI) pusat telah dilakukan Dinas Sosial (Dinsos) Sidoarjo bulan lalu. Alhasil, mayoritas peserta masih tergolong kurang mampu.
Misalnya, di Kecamatan Tulangan. Camat Tulangan Abdul Wahib menyatakan, berdasar surat pemberitahuan dari Dinsos Sidoarjo, terdapat 1.580 warga yang tidak bisa lagi menggunakan kartu Indonesia sehat (KIS). Setelah diverifikasi, 70 persen dari total penonaktifan itu ternyata tergolong miskin. ’’Sisanya meninggal dunia. Ada juga yang pindah alamat dan mampu,’’ jelasnya.
Wahib mencontohkan Desa Jiken. Wilayah itu telah mengecek 59 warganya yang dinonaktifkan. Tiga di antaranya meninggal dunia. Selain itu, tiga warga lain terkonfirmasi mampu. Sebanyak 12 orang pindah alamat. ’’Sisanya 41 orang. Mereka tidak mampu,’’ katanya.
Lantas, bagaimana nasib mereka? Dia menjawab, pihaknya melaporkan kembali data tersebut ke dinsos. Harapannya, warga yang tidak mampu tetap dibantu. Meski bukan dari APBN, pemkab bisa membiayainya.
Kasi Kesejahteraan Sosial (Kesos) Kecamatan Taman Tutuko Trisno menuturkan, selain banyak warga miskin yang jaminan kesehatannya dicoret dari pusat, dirinya menemukan daftar peserta fiktif. Artinya, keberadaannya tidak diketahui. ’’Dicari sesuai alamat, tetap tidak ada. Tetangganya juga tidak tahu,’’ ucapnya.
Peserta BPJS PBI dari Kecamatan Taman paling banyak dinonaktifkan. Yaitu, 3.689 orang. Sekretaris Dinsos Sidoarjo Ahmad Misbahul Munir menyampaikan, hasil verifikasi ulang tersebut akan dijadikan bukti. Jika tergolong tidak mampu, dinas akan berupaya mendaftarkannya ke basis data terpadu (BDT) kemiskinan. ’’Kalau butuh cepat untuk berobat, warga bisa mengajukan SKTM (surat keterangan tidak mampu) di MPP (mal pelayanan publik),’’ jelasnya.
Misbah melanjutkan, hingga kemarin (4/9) data verifikasi ulang masih tahap pengolahan. Parahnya, pekerjaan rumah (PR) dinsos semakin bertambah. Per Oktober ini dia mendapat laporan bahwa ada 27.389 peserta yang akan dinonaktifkan. Bulan lalu juga ada 29.380 peserta yang KIS-nya dinonaktifkan ’’Ditambah September lalu jadi lebih dari 56 ribu,’’ tuturnya. ’’Yang baru ini segera kami sosialisasikan ke kecamatan dan desa,’’ paparnya.
Sementara itu, selama ini pemkab telah mengeluarkan anggaran sekitar Rp 2 miliar setiap bulan untuk PBI yang dibiayai APBD. Total peserta mencapai 98.871 orang. Itu belum masyarakat yang berobat dengan SKTM. Jumlahnya lebih banyak lagi. Tagihan dari salah satu rumah sakit saja bisa mencapai Rp 1 miliar. Artinya, setiap tahun uang yang diperlukan Rp 12 miliar.
Jika usulan SKTM yang diajukan warga semua dikabulkan dinsos, beban anggaran makin bertambah. ”Akan terjadi kekurangan (anggaran, Red),” kata Kepala Dinkes Sidoarjo drg Syaf Satriawarman SpPros.
Karena itu, Syaf yakin dinsos akan bijaksana dalam mengeluarkan SKTM. Terutama bagi para PBI yang sudah lama tidak aktif. Permasalahan tersebut segera dibahas pekan depan. Termasuk pengambilan keputusan tentang nasib warga yang kepesertaan PBI-nya dinonaktifkan. ”Segera kami informasikan setelah pertemuan dengan berbagai pihak nanti,” ucapnya.
Editor : Dhimas Ginanjar
Reporter : oby/may/c15/dio
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Verifikasi Peserta Penonaktifan BPJS Kesehatan, Mayoritas Masih Miskin - Jawa Pos"
Post a Comment