Pasar Modal Berpeluang Danai Proyek Infrastruktur

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Penilaian Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna menyebutkan, pemanfaatan pasar modal dalam pengembangan infrastruktur dalam negeri masih sangat besar.

Kata dia, sebanyak 17 persen dari total penggalangan dana melalui saham dan surat utang di 2019 berasal dari sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi.

"Kita akan support dari bursa sehingga infrastruktur kedepan bisa dibiayai dari pasar modal," kata Nyoman di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (27/9/2019).

Nyoman menjelaskan, dari 653 perusahaan yang tercatat di bursa saat ini, sebanyak 74 perusahaan tercatat yang masuk dalam kategori sektor infrastruktur utility dan transportation.

"Perkembangan pembiayaan infrastruktur di bursa tentunya bisa kita lihat dari aktivitas perusahaan tercatat yang masuk ke dalam sektor infrastruktur utility dan transportation," sebut dia. Bursa, lanjut Nyoman sudah melakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi pasar modal sebagai instrumen pendanaan untuk proyek-proyek infrastruktur.

"Kita sudah melakukan penerbitan peraturan di pencatatan unit penyertaan dana, investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif di bursa pada tanggal 10 april 2019," ujarnya.

2 dari 4 halaman

Bangun 11 Infrastruktur, Pemerintah Incar Pendanaan Swasta Rp 19 Triliun

Ditinggal Mudik Pekerja, Pembangunan Infrastruktur Dihentikan Sementara — Suasana sepi terlihat di proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek lintas pelayanan dua rute Cawang-Dukuh Atas di kawasan Kuningan, Jakarta, Senin (18/6). Seluruh proyek infrastruktur masih ditinggal mudik para pekerja. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah target meraup dana senilai Rp 19,7 triliun dari pihak swasta dan BUMN untuk mendanai 11 proyek infrastruktur.

Dana ini digalang melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pada 2020.

"Keterlibatan swasta atau BUMN dalam pembangunan infrastruktur didorong melalui KPBU dengan potensi nilai proyek sekitar Rp 19,7 triliun di 2020," ujar dia saat konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2020 di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Dia menuturkan, keterlibatan pihak luar seperti perusahaan swasta atau BUMN saat ini memang dibutuhkan untuk kelanjutan pembangunan infrastruktur. Ini lantaran ketersediaan dana yang ada di dalam APBN begitu terbatas.

Secara pembiayaan, ia memaparkan, anggaran senilai Rp 19,7 triliun akan dipakai untuk mendanai 11 proyek infrastruktur yang dibawahi oleh 3 kementerian, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

3 dari 4 halaman

11 Proyek

Kendaraan melintas di bawah proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jabodebek di Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Rabu (21/8/2019). Jadwal pengoperasian LRT Jabodebek molor dari target yang pada awalnya direncanakan bisa beroperasi pada 2019. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Adapun 11 proyek tersebut meliputi pengerjaan jalan seperti jalan non-tol di Sumatera Selatan sebesar Rp 900 miliar dan jalan non-tol di Riau sebesar Rp 1,1 triliun. Selain itu juga ada unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor di Sumatera dan Jawa sebesar Rp 300 miliar.

Kemudian, proving ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi sebesar Rp ‎1,6 triliun, Kereta Api Makassar-Parepare senilai Rp 1 triliun, serta pengoperasian Pelabuhan Anggrek Gorontalo sebanyak Rp 300 miliar.

Selanjutnya, proyek pengoperasian Pelabuhan Bau-Bau sebesar Rp 200 miliar, serta pembiayaan Palapa Ring Barat sebesar Rp 1,2 triliun, Palapa Ring Tengah sebesar Rp 1 triliun, Palapa Ring Timur sebesar Rp 5,4 triliun, dan Satelit Multifungsi sebesar Rp 6,6 triliun.

Sri Mulyani menyebutkan, biaya dari masing-masing proyek tersebut msfupakan nilai Capital Expenditure (Capex) atau belanja modal. "Nilai tersebut merupakan nilai Capex atau estimasi nilai proyek," tukasnya.

4 dari 4 halaman