Ratusan CEO Menentang Larangan Aborsi di AS

Liputan6.com, Washington D.C. - Pelarangan aborsi di beberapa negara bagian Amerika Serikat (AS). Keputusan itu menimbulkan kontroversi karena menyulitkan korban pemerkosaan untuk aborsi.

Dilansir dari The Washington Post, sekitar 180 CEO dari perusahaan ternama di AS mengirim surat terbuka untuk melawan larangan itu. Mereka menilai pelarangan aborsi berdampak negatif pada kesehatan dan keadaan ekonomi seseorang.

Mei lalu, negara bagian Alabama yang terkenal konservatif memiliki larangan aborsi yang ketat. Larangan itu tidak mengecualikan korban pemerkosaan dan inces.

Negara bagian lain seperti Georgia juga ikut ingin melarang aborsi jika janin sudah punya detak jantung atau sekitar usia enam minggu. Namun, masalahnya pada saat itu perempuan belum tentu tahu bahwa mereka hamil.

Sejumlah CEO yang menentang pelarangan aborsi adalah Andrea Blieden (The Body Shop US), Ezinne Kwubiri (H&M), Elie Seidman (Tinder), Diane von Furstenberg (DVF), dan bos Twitter, Jack Dorsey.

"Melarang akses ke layanan reproduksi yang komprehensif, termasuk aborsi, mengacam kesehatan, independensi, dan stabilitas ekonomi pegawai dan konsumen kami. Sederhananya, hal itu bertengangan dengan nilai-nilai yang kami anut dan tidak baik untuk bisnis," ujar para CEO dalam situs Don't Ban Equality.

Industri perfilman seperti Walt Disney dan WarnerMedia juga mempertimbangkan berhenti syuting di negara bagian yang melarang aborsi. Di Georgia, industri film menciptakan 92 ribu pekerjaan pada tahun lalu.

Isu aborsi di AS terbagi antara para penentang aborsi (pro-life) dan pendukung wanita hamil untuk memilih melakukan aborsi (pro-choice). Penelitian Pew pada 2018 menyebut 58 persen orang dewasa AS percaya aborsi harusnya legal.

Presiden Donald Trump juga tidak merestui hukum aborsi di Alabama. Ia menyebut setuju pada aborsi dalam kasus perkosaan, inces, dan melindungi hidup ibu. Namun, Trump diketahui tidak tegas karena dulu sempat mendukung hak aborsi (pro-choice).

Let's block ads! (Why?)