Raih WTP, Kemenhub Masih Punya Utang PNBP Rp 1 Triliun

Liputan6.com, Jakarta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengganjar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) tahun anggaran 2018.

Namun begitu, pemberian gelar WTP tersebut menyisakan catatan, lantaran masih ada potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kemenhub hingga sebesar Rp 1 Triliun yang belum terealisasikan.

Saat acara penyerahan, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya bersyukur telah memperoleh opini WTP secara enam kali berturut-turut. Dia juga meminta bantuan BPK untuk terus mengevaluasi segala kekurangan Kemenhub.

"Saya mengapresiasi apa yang dilakukan BPK, karena fungsi BPK memeriksa dan melakukan suatu pengamatan terhadap apa-apa yang mesti dilakukan. Maka kami minta bantuan dari BPK," ujar dia di Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

2 dari 3 halaman

Pekerjaan Rumah Kemenhub

20151229-Gedung BPK RI-YR — Gedung BPK RI. (Liputan6.com/Yoppy Renato)

Pada kesempatan sama, Anggota I BPK Agung Firman Sampurna menyampaikan, Kemenhub masih memiliki pekerjaan rumah terkait adanya potensi PNBP hingga mencapai Rp 1 triliun yang belum terkumpulkan.

Uang sebesar itu berasal dari implementasi Sertifikasi Uji Tipe (SUT) dan Sertifikasi Registrasi Uji Tipe (SRUT) untuk kendaraan yang belum optimal.

"Itu (SUT dan SRUT) potensi PNBP-nya besar. Setahun bisa sampai Rp 900 miliar, bahkan Rp 1 triliun," tegas dia.

Agung menilai persolan SUT dan SRUT lepas dari perhatian Kemenhub pada tahun lalu. Oleh karenanya, ia mengimbau Kemenhub agar tak luput mengawasi satuan kerja (satker) yang bersangkutan.

"Regulasinya sudah, tapi barangkali kesiapan satker yang akan melaksanakan pemungutan perlu dicermati lagi," imbuh dia.

3 dari 3 halaman