Kemendagri Jawab Tuduhan Kades Pakai Dana Desa untuk Beri Gelar Jokowi - detikNews

Jakarta - Beredar undangan bagi kepala desa untuk menghadiri pemberian gelar 'Bapak Pembangunan Desa' untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan kepala desa dimintai biaya Rp 3 juta. Ada tuduhan kepala desa memakai dana desa untuk biayanya. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa acara itu bukan inisiatif pihaknya.

Dalam undangan yang viral di media sosial, acara tersebut dilaksanakan bersama oleh DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), DPP Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), serta Badan Koordinasi Nasional Pembangunan, Pemerintahan, Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa (Bakornas P3KD). Acara ini rencananya dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wapres Jusuf Kalla (JK), dan jajaran menteri.

Silaturahmi itu direncanakan berlangsung pada 30 Maret 2019, tapi kemudian ada catatan diubah menjadi 2 April 2019 untuk menyesuaikan jadwal Jokowi. Undangan itu ditembuskan ke Menko Polhukam, Menko PMK, hingga Mendagri.

"Mengingat pentingnya acara ini, maka kami mengharapkan kiranya Bapak/Ibu/Sdr (i) khususnya Bapak Kepala Desa Se-Indonesia dapat menghadiri dan mengikuti acara tersebut atau kiranya dapat mengutus jajaran terkait untuk hadir sebagai peserta dengan biaya Administrasi/kontribusi sebesar @ Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) per peserta, sudah termasuk akomodasi hotel selama 3 hari 2 malam (kamar tidur Twin Share), konsumsi, coffe break, hotel, & tempat acara PP," demikian bunyi sebagian undangan tersebut.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar jumpa pers untuk memberi penjelasan. Kemendagri menegaskan acara itu adalah inisiatif penyelenggara.

"Menanggapi dan menyikapi adanya surat edaran dari Badan Koordinasi Nasional Pembangunan, Pemerintahan, Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa kepada kepala desa yang akan melaksanakan apel pemerintahan desa adalah inisiatif, ide, gagasan original dari mereka," kata Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo di kantor Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2019).

Hadi menegaskan pihak Kemendagri tidak ikut serta menyelenggarakan silaturahmi tersebut. Begitu pula Kemenko Polhukam.

"Jadi dalam hal ini Kemendagri, Kemenko Polhukam tidak ada keikutsertaannya. Jadi inisiatif ingin mengadakan pertemuan dan pertemuan itu karena ada biayanya mereka menetapkan sendiri atas inisiatif sendiri," ucapnya.

Di media sosial, salah satu yang mencuit soal undangan ini adalah politikus Partai Demokrat, Andi Arief. Dia menyebut acara ini akan memberi gelar Bapak Pembangunan Desa untuk Jokowi serta setiap kepala desa mengambil uang dana desa sebesar Rp 3 juta.

Seluruh kepala Desa diwajibkan datang pada tanggal 30 Maret di Gelora Bung Karno, untuk dipaksa memberikan gelar bapak pembangunan Desa untuk Pak Jokowi. Setiap Kepala Desa ambil uang dana desa 3 jt rupiah. Acara sendiri ditanggung APBN via mendagri. Ck ck ck pic.twitter.com/h8cLCOvmvx
— andi arief (@AndiArief__) March 18, 2019

Soal gelar untuk Jokowi, Hadi mengatakan itu inisiatif penyelenggara. "Itu inisiatif mereka sendiri, kalau masyarakat menghendaki seperti itu dan itu dirasakan oleh mereka manfaatnya selama 4 tahun ya sah-sah saja," jelasnya.

Tentang biaya, Hadi kembali menegaskan Kemendagri tidak pernah menarik biaya atau membuat anjuran. Kemendagri juga tidak pernah memerintahkan kades menggunakan dana desa untuk iuran.

"Ini atas inisiatif mereka sendiri, kita tidak pernah menganjurkan dan ini semacam paguyuban dan mereka menarik iuran sendiri," jawab Hadi.

"Dari Kemendagri tidak pernah memerintahkan. Jadi kalau mereka menggunakan dana atas perintah dari paguyuban tidak sesuai ketentuan, tentunya nanti pasti akan bermasalah. Kalau sesuai ketentuan di kantongnya sendiri ya sah-sah saja," sambungnya.

Sementara itu, Deputi I Poldagri Kemenko Polhukam Wawan Setiawan mengatakan acara silaturahmi kepala desa ini adalah ide mandiri penyelenggara. Kemenko Polhukam mendukung apabila niatnya bagus.

"Pada intinya, kalau niatnya bagus dan sebagainya, kami akan mendorong ide yang mandiri ini. Namun tadi ada masalah keuangan dan sebagainya, kami juga menyesalkan adanya hal tersebut seolah-olah itu didorong oleh Mendagri, apalagi tidak sama sekali, kita tidak memberikan masukan seperti itu," ungkap Wawan.

Simak Juga "Jokowi Minta Korpri Awasi Dana Desa Sampai Jadi Barang":

[Gambas:Video 20detik]

(imk/fjp)

Let's block ads! (Why?)