Bangun Infrasturktur Pakai Utang, Salahkah?

Liputan6.com, Jakarta - Perkara utang dalam membangun infrastruktur baru seperti jalan tol hingga bandara oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih tak luput dari cibiran sejumlah pihak. Banyak yang berpendapat, itu merupakan langkah tak produktif dan malah akan membebankan negara ke depannya.

Menanggapi hal ini, Menteri BUMN Rini Soemarno kembali mengatakan, utang bukanlah sebuah langkah keliru bila ditopang oleh tujuan pasti.

"Kemarin kan ramai-ramai (dibicarakan), waduh BUMN katanya utang mulu. Nah, yang selalu saya tekankan, jangan berpikiran negatif mengenai utang," tegas dia saat berbincang dengan Liputan6.com, seperti dikutip Jumat (15/3/2019).

"Utang itu perlu kita lakukan kalau tujuannya benar-benar memang kita ingin mengembangkan usaha kita, dan utang ini dimanfaatkan untuk hal yang produktif," tambahnya.

Menurut laporan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, utang riil 143 BUMN telah mencapai Rp 2.488 triliun hingga September 2018. Adapun sektor properti dan konstruksi berkontribusi Rp 317 triliun dari seluruh jumlah utang tersebut.

Kendati begitu, Menteri Rini berpendapat, berutang tidak jadi masalah selama pengerjaan konstruksi suatu proyek besar bisa terselesaikan tepat waktu. Sehingga, sambungnya, hasil pembangunan itu bisa memberikan revenue yang dapat melunasi utang.

"Nah, ini lah yang harus kita jaga. Bahwa berutang itu tidak ada masalah selama utang itu dimanfaatkan untuk hal yang produktif," seru dia.

"Betul-betul bisa memberikan manfaat kepada perusahaan, perusahaan bisa mendapatkan revenue, mendapatkan pendapatan, mendapatkan keuntungan. Itu yang harus kita jaga," pungkasnya.

Let's block ads! (Why?)