Anggaran subsidi pangan dialihkan ke bantuan non-tunai - BeritagarID

Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan) bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (tengah) dan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor (kiri) memanen padi dalam puncak peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-38 di Jejangkit, Kabupaten Batola, Kalimantan Selatan, Kamis (18/10/2018). | Bayu /Antara Foto

Pemerintah mengubah kebijakan terkait anggaran subsidi pangan dan benih tahun lalu. Anggaran yang telah ada sejak 2010 itu resmi dihapus oleh pemerintah dari pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.

Urusan pangan akan menjadi salah satu tema debat Pemilihan Presiden 2019 yang akan berlangsung Minggu (17/2/2019). Tema lain yang akan dibahas adalah energi, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastruktur.

Sejak tahun lalu pemerintah mengganti anggaran subsidi pangan dengan menyalurkan beras harga murah kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang dianggap tidak mampu.

Saat berpidato membacakan nota keuangan dan RAPBN 2018, Presiden Joko "Jokowi" Widodo menyatakan pemerintah mulai fokus untuk menyediakan anggaran ke sektor yang lebih produktif.

Tapi pemerintah tidak main hapus, melainkan mengalihkan anggaran subsidi pangan tersebut ke program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang dikelola langsung oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

"Untuk menjaga inflasi dan mempertahankan daya beli masyarakat, pemerintah juga tetap mengalokasikan subsidi BBM, listrik, pupuk, subsidi bunga untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan perumahan, serta pelayanan publik," kata Jokowi dinukil dari nota keuangan 2018, Kamis (14/2/2019).

BPNT adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pemberian dilakukan setiap bulan melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan dari pedagang bahan pangan mitra bank pelat merah.

Pada 2014, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi pangan sebesar Rp18,2 triliun. Namun pada 2017, secara bertahap anggaran tersebut mulai berkurang dan dialihkan menjadi BPNT dengan alokasi Rp20,8 triliun pada 2018 untuk 15,6 juta keluarga penerima.

Pemerintah berdalih, pengalihan ini untuk mendorong efektivitas dan efisiensi subsidi agar lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi pengentasan kemiskinan serta pengurangan kesenjangan.

Tahun lalu, pemerintah juga telah menghapus subsidi benih padi untuk petani. Keputusan penghapusan subsidi benih itu diganti dengan pemberian secara gratis kepada petani yang berhak. Jadi, nantinya petani akan mendapatkan benih langsung, tak perlu membelinya alias gratis.

Dirjen Anggaran Kemenkeu, Askolani, mengungkapkan langkah ini diambil tak hanya agar bansos tepat sasaran. Pemerintah ingin memperkuat koordinasi pemberian bansos satu sistem melalui Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) yang dilihat dari dokumen kependudukan dan perumahan.

Lewat strategi ini, pemerintah juga mengincar penurunan angka kemiskinan dan mempersempit jurang kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin yang terukur dalam gini ratio. Pemerintah menilai bansos efektif mengikis angka kemiskinan.

"Harapannya agar bisa membantu (tercapainya target) gini ratio, daya beli (masyarakat kalangan bawah), bantu yang lebih efektif, itu yang difokuskan," ujar Askolani saat dihubungi Beritagar.id, Kamis (14/2).

Saat ini menurut data Kemensos, transformasi Rastra menjadi BPNT telah dilakukan di 107 kabupaten/kota dengan sasaran penerima sebanyak 5.164.055 keluarga penerima manfaat (KPM). Setiap KPM menerima bantuan Rp110 ribu setiap bulan yang langsung ditransfer ke rekening bank masing-masing.

Untuk 2019, pemerintah menaikkan pagu anggaran bantuan sosial sebesar 36,6 persen menjadi Rp58 triliun dari posisi Rp43 triliun tahun lalu. Kenaikan terbesar ada pada program perlindungan sosial sebesar Rp15 triliun, yakni untuk Program Keluarga Harapan (PKH), BPNT dan Beras Sejahtera (Rastra).

Adapun penambahan anggaran bansos pada tahun ini, dilakukan pemerintah untuk mencapai target penurunan jumlah penduduk miskin hanya sekitar 9,5 persen sampai 10 persen dari total penduduk Indonesia.

Let's block ads! (Why?)