Sri Mulyani: Utang Itu Bukan Sesuatu yang Najis

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani menghadiri acara rapat kerja nasional Kementerian Agama (Kemenag) RI di Hotel Shangri La, Jakarta, Rabu (23/1). Dalam sambutannya, dia meminta bantuan Kemenag agar dapat ikut mengedukasi masyarakat terkait utang negara yang banyak disalahartikan oleh masyarakat.

Dia menyebutkan, saat ini utang menjadi topik yang sangat seksi dan banyak diperbincangkan publik. Terlebih saat ini merupakan tahun politik di mana isu tersebut digoreng banyak pihak.

"Saya memohon bantuan. Pertama saya mohon kemenag ikut membantu saya menjelaskan mengenai masalah utang. Susah ya. Kenapa? Enggak bisa bu, nanti bisa juga," kata Menkeu Sri Mulyani di hadapan Menteri Agama RI Lukman Hakim dan seluruh peserta rakernas.

Dia menanyakan di antara peserta rakernas yang hadir berapa jumlah dosen IAIN. Hadirin serempak menjawab dan bersuara.

"Berapa di sini yang merupakan dosen IAIN? atau pengurus? Berapa banyak kampusnya yang dibangun oleh uang negara? Berapa banyak yang kampusnya dibangun dengan surat berharga syariah negara?," ujarnya.

Semua serentak kompak menjawab "Semua".

Kemudian Menkeu menyatakan seharusnya para pengajar tersebut ikut mengedukasi terkait utang negara. Sebab kampus tersebut didanai oleh instrumen utang.

"Ya itu mestinya bapak bicara dong (mengenai utang). Itu adalah instrumen utang. Utang itu bukan sesuatu yang najis," ujarnya.

Dia mengungkapkan bahkan pengelolaan utang diatur dalam kitab suci umat islam yaitu Al-Quran. Tepatnya ada di surat Al-Baqarah. Dia mengaku mengacu pada ayat tersebut dalam mengelola utang negara.

"Harusnya kamu di dalam mengelola utang harusnya teliti gitukan kalau kita lihat isinya. Catatlah utang secara teliti dan hati-hati. Ya saya mengikuti itulah. Kalau saya enggak mengikuti itu enggak mungkin saya menjadi Menteri Keuangan terbaik di dunia," ujarnya disambut tawa para peserta rakernas.

Dia menegaskan pihaknya mengelola APBN secara hati-hati dan bertanggungjawab. "Itu bukan karena saya makhluk bergama tapi juga prinsip profesionalisme kita mengelola keuangan negara," tutupnya.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

Rincian Utang

Pemerintah rapat bersama Banggar — Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi paparan dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Gedung Nusantara II DPR, Kamis (31/5). Rapat terkait penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan dalam RAPBN 2019. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang pemerintah pusat sepanjang 2018 sebesar Rp 4.418,3 triliun.

Angka ini naik jika dibandingkan dengan posisi utang pada 2017 yaitu sebesar Rp 3.995,25 triliun.

Mengutip data APBN Kita edisi Januari 2019, utang tahun lalu berasal dari pinjaman dan penerbitan surat berharga. Pinjaman sebesar Rp 805,62 triliun dan penerbitan surat berharga sebesar Rp 3.612,69 triliun.

"Pengelolaan utang yang pruden dan akuntabel di tengah kondisi pasar 2018 yang volatile. Rasio utang Pemerintah terkendali, sebesar 29,98 persen terhadap PDB," demikian ditulis Kemenkeu, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Masih sumber yang sama, pinjaman berasal dari pinjaman luar negeri sebesar Rp 799,04 terdiri dari bilateral Rp 330,95 triliun, multilateral Rp 425,49 triliun dan komersial Rp 42,60 triliun. Sementara itu, pinjaman dalam negeri sebesar Rp 6,57 triliun.

Dari Surat Berharga Negara (SBN) pemerintah menarik utang sebesar Rp 3.612,69 triliun. Dalam denominasi Rupiah sebesar Rp 2.601,63 triliun terdiri dari surat utang negara Rp 2.168,01 triliun dan surat berharga syari’ah negara Rp 433,63 triliun.

"Denominasi valas sebesar Rp 1.011,05 triliun, surat utang negara Rp 799,63 triliun dan surat berharga syari’ah negara sebesar Rp 211,42 triliun," tulis Kemenkeu.

Sepanjang 2018, pengelolaan pembiayaan utang semakin membaik. Hal tersebut ditunjukkan dengan realisasi utang yang hingga akhir 2018 semakin menurun baik untuk Surat Berharga Negara (Neto) maupun untuk Pinjaman (Neto) serta diluncurkannya program dan format baru pembiayaan.

"Salah satu program pembiayaan yang diluncurkan Pemerintah pada 2018 adalah penerbitan Green Global Sukuk di bulan Februari 2018. Green Global Sukuk merupakan program pembiayaan untuk mendukung pelestarian lingkungan hidup," tulis Kemenkeu.

3 dari 3 halaman

Utang Pemerintah Sentuh Rp 4.418 Triliun, Ini Pembelaan Sri Mulyani

Sri Mulyani pada rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali. Dok: am2018bali.go.id

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang pemerintah pusat sepanjang 2018 sebesar Rp 4.418,3 triliun. Angka ini naik jika dibandingkan dengan posisi utang pada 2017 yaitu sebesar Rp 3.995,25 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa utang pemerintah tersebut masih dapat dikelola dengan baik. Menurut dia, utang masih dalam kategori aman selama di bawah 60 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto). Sementara untuk Indonesia pemerintah mampu menjaga rasio utang di kisaran 30 persen dari PDB.

"Indonesia dengan GDP rasio 30 persen dan dengan defisit yang makin mengecil tentu kita ingin menyampaikan bahwa kita mengelola APBN, keuangan negara dan utang kita secara sangat hati-hati," kata dia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (23/1/2019).

Selain itu, kata dia jika dibandingkan dengan negara-negara lain, maka menurut dia utang pemerintah Indonesia masih tergolong rendah."Apakah itu negara-negara yang berasal dari negara emerging atau kuat. bervariasi," ujar dia.

"Banyak negara maju yang punya utang lebih banyak. banyak negara-negara emerging juga punya utang lebih banyak," tandasnya.

Let's block ads! (Why?)