Pemprov Bakal Kelola Manajemen Transportasi Jabodetabek

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar pengelolaan moda transportasi di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) ke depan harus lebih baik dan terintegrasi.

Mantan Walikota Solo ini bahkan telah menugaskan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk mengkoordinir antara pemerintah provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan pemerintah pusat terkait integrasi transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, penanganan transportasi di Jabodetabek akan berada di bawah wewenang pemerintahan provinsi.

"Semua tranportasi bukan hanya DKI, di Jawa Barat, satu kota begitu jangan dipisah-pisah. Jadi satu. Jadi penanganan MRT, LRT, apa semua itu satu. Supaya memudahkan penanganan. Masih dirumuskan teknis, nanti pak Wapres yang memimpin pertemuan itu," kata dia, saat ditemui, di Kantornya, Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Dengan demikian, menurut dia, penanganan transportasi Jabodetabek tidak lagi berada di bawah Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Badan Pengatur Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

"Berikan saja ke Gubernur. Karena Presiden pernah alami waktu jadi Gubernur betapa kompleksnya itu," ungkapnya.

"(Tidak lagi oleh BPTJ?) Iya biar satu saja yang kelola. Tapi lagi dikaji teknisnya bagaimana," imbuhnya.

Menurut dia, sebelumnya memang ada wacana pembentukan sebuah lembaga baru, tapi rencana tersebut tidak dilanjutkan. "Tadinya dibuat organisasi baru seperti di Singapura ternyata tidak jalan. Sekarang kasih saja penuh. Kira-kira begitu," ujar dia.

Luhut pun meyakini, pelimpahan tanggung jawab tersebut tidak akan membebani Pemerintah Provinsi secara finansial.

"Yang ada sekarang dikasihkan semua, biar DKI (yang mengatur). DKI duitnya juga banyak. Tahun ini Rp 11 triliun sisa anggarannya," ujar Luhut.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Let's block ads! (Why?)