Repnas: Program Dana Desa Jokowi Dongkrak Ekonomi Rakyat - Jawa Pos

JawaPos.com - Program dana desa yang digulirkan pada era Jokowi dinilai sukses. Sektor ekonomi rakyat terdongkrak secara signifikan.

Lewat dana ini, desa-desa berhasil 'bersolek'. Baik dari sisi peningkatan infrastruktur maupun layanan publik. Bahkan mereka membentuk unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang notabene menjadi sumber penghasilan desa.

Demikian salah satu poin utama diskusi bertajuk 'Membangun Indonesia dari Desa', yang digelar Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas). Diskusi digelar di Posko Repnas, Duren Tiga Barat IV, Jakarta Selatan.

Hadir sebagai narasumber Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Anwar Sanusi, Peneliti Indef Rusli Abdullah, dan Ketua Nasional REPNAS Eka Sastra.

Anwar Sanusi dalam presentasinya tentang dana desa menjelaskan bahwa meningkatnya dana desa sebanyak tiga kali lipat dari dana yang digelontorkan pada tahun 2015 menciptakan produktifitas masyarakat desa.

Dana desa berhasil menunjang aktivitas ekonomi masyarakat dengan membangun sarana dan prasarana desa. "Ada jembatan, pasar desa, hingga irigasi," kata dia lewat siaran tertulisnya, Jumat (14/12).

"Dana desa juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dengan membangun sarana seperti penyediaan air bersih, drainase, posyandu," lanjut Sanusi.

Sanusi memaparkan bahwa program ini menjadi capaian besar yang dilakukan pemerintah.
Menurut dia, 4 tahun pembangunan desa di masa pemerintah Jokowi-JK telah malampaui dari target rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019.

"Indikitor tersebut memiliki bukti diantaranya adalah pemerintah mampu mengentaskan 50.000 ribu desa tertinggal dan juga berhasil membangun 20.000 desa mandiri," jelas dia.

Sementara Rusli Abdullah menyampaikan saripati mengenai persoalan-persoalan inti dari dana desa. Menurut dia, walaupun terjadi peningkatan anggaran sebanyak tidak kali lipat antara 2015-2018 dan mampu menurunkan angka kemiskinan, namun dana desa membuat pengurangan kemiskinan desa menjadi lambat.

Rusli menjelaskan bahwa perlambatan penurunan kemiskinan desa ini disebabkan oleh adanya alasan the last mile problem. Bagi Rusli, menyelesaikan desa miskin normal dengan menyelesaikan desa miskin yang sakit itu berbeda.

"Sehigga hal tersebut memerlukan waktu yang cukup lama untuk meyelesaikan persoalan tersebut," jelas dia.

Sementara, Direktur Repnas Syamud Ngabalin mengatakan bahwa Repnas akan senantiasa konsisten mengabarkan keberhasilan-keberhasilan pemerintahan Jokowi secara santun.

"Kami akan fokus pada kampanye-kampanye yang positif," jelasnya.

Menurut dia, hal ini penting agar dapat menepis segala macam informasi hoax dan berita negatif yang mencoba untuk menyudutkan pemerintahan Jokowi

(rdw/JPC)

Let's block ads! (Why?)