Bappenas Dorong Percepatan Pembangunan Papua Berbasis Pendekatan Adat

Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas sekaligus Sekretaris Desk Papua Velix V Wanggai menjelaskan, dalam melaksanakan paket kebijakan Inpres 10/2017 tentang Dukungan PON XX 2020 di Papua, pemerintah melihat bahwa proyek pembangunan venue PON di Papua memiliki arti penting, bukan saja bidang keolahragaan di Papua, namun kebanggaan Indonesia di wilayah Timur dan sebagai tanda kebangkitan olahraga dari Papua.

Kementerian PPN/Bappenas melakukan koordinasi perencanaan penyelenggaraan PON XX 2020 di Papua sesuai dengan arah kebijakan RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

"Dari hasil pertemuan Menteri PPN/Bappenas dan Gubernur Papua pada 31 Oktober 2018, disepakati langkah-langkah pemantapan dan penajaman program pengembangan kluster-kluster kawasan secara terpadu di 5 kluster Biak, Jayapura, Merauke, Mimika dan Wamena," ujar Velix.

Sejalan dengan kebijakan konektivitas di Tanah Papua, lanjut Velix, Pemerintah melihat bahwa infrastruktur merupakan tulang punggung di dalam menggerakkan ekonomi masyarakat, membuka isolasi wilayah dan memperlancar pelayanan dasar seperti akses ke pusat kesehatan dan pendidikan.

Saat ini Kementerian PPN/Bappenas secara intens mempertajam kebijakan dan program pengembangan sosial ekonomi kawasan di sepanjang koridor Trans Papua baik di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.

Langkah awal yang dilakukan melalui pemetaan segmen-segmen Trans Papua dan memadukannya dengan kebijakan sektoral secara terpadu baik pertanian, perkebunan, pariwisata, kawasan industri lokal yang terintegrasi dari hulu ke hilir, peningkatan pelabuhan laut/sungai dan bandara di kawasan potensial lainnya.

"Hal ini diikuti dengan peningkatan aktivitas komoditas unggulan lokal yang selama ini dijalankan baik kopi, coklat, karet, pala, ubi jalar dan sagu. Harapannya, Trans Papua memiliki makna dalam mendorong tumbuhnya pengembangan ekonomi komoditas dan melayani komunitas lokal di wilayah terpencil," katanya.

Velix mengakui bahwa membangun Papua tidaklah mudah, ada kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Bappenas mendorong pengembangan komoditas wilayah lokal, lalu pengembangan kualitas SDM, pengembangan SDM dengan intervensi yang berbeda-beda. "Komunitas unggulan, SDM, konektivitas, dan iklim, ini penekanan penting yang kita lakukan," ujarnya.

Menurut Velix, lebih dari separuh (2/3) penduduk di Papua berada di atas pegunungan sehingga fokus pemerintah ke daerah pedalaman/pegunungan. Pesan penting pemerintah adalah soal kewirausahaan.

"Menumbuhkan wirausaha baru, papua bussinessman. Kita lakukan penajaman tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang pada akhirnya dapat melahirkan pengusaha orang asli papua yang besar dan ber-skala nasional melalui Revisi Peraturan Presiden Nomor 84 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat,"katanya.

Dia menilai pelaksanaan PON di Papua jangan hanya dilihat sebagai kompetisi saja, tapi percepatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan yang akan terjadi di Papua. Bappenas akan terus melakukan pendekatan dasar yang sudah dilakukan lima tahun terakhir ini.

Bersamaan dengan tugas Kementerian PPN/Bappenas dalam mempersiapkan rancangan teknokratik RPJMN tahun 2020-2024, saat ini Bappenas sedang terus menggali gagasan baru bagi arah baru pembangunan Tanah Papua ke dalam kebijakan nasional lima tahun ke depan.

Terobosan awal di RPJMN 2015-2019 yang telah memasukkan pendekatan wilayah adat, akan terus dilanjutkan di tahun 2020-2024. Ke depan, Bappenas akan mempertajam pendekatan sosiologis antropologis Papua ke dalam kebijakan nasional.

"Tentu sejalan dengan pendekatan SDGs 2030, pendekatan green growth, dan pelayanan publik di era digital,"katanya.

Program Manager Desk Papua Bappenas Theresia Ronny Andayani.menambahkan, pembangunan di Papua juga mengedepankan aspek lokalitas, terutama di sektor pertanian dan perkebunan.

Dia mencontohkan perkebunan kopi. Kopi asal Papua bagus dan enak, namun di lapangan lahan untuk produksi masih terbatas.Dari sisi hulu, Pemerintah melalui Kementerian Pertanian memperluas titik-titik produksi. Sedangkan di sisi hilir sudah dijalankan oleh beberpaa mitra sehingga ke depannya perlu disinergikan.

"Ke depan kita akan mengembangkan bagaimana orang Papua bisa hidup dengan apa yang sudah mereka miliki," ujarnya.

Let's block ads! (Why?)