Jokowi: Tol Suramadu Digratiskan Demi Turunkan Angka Kemiskinan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, tarif jembatan tol Surabaya-Madura (Suramadu) dibebaskan agar perekonomian Madura terangkat dan angka kemiskinan menurun. Selama ini angka kemiskinan di Madura jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka kemiskinan di wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Jokowi menyebutkan, angka kemiskinan di Madura mencapai 16-24% dari jumlah penduduk sedangkan di Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik hanya berkisar 6-7% dari jumlah penduduk. "Rasa keadilan itu yang menjadi catatan kami," kata Jokowi di JIExpo, Jakarta, Rabu (31/10).

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan

Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.

Alamat email Anda telah terdaftar

Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA

Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi

Silahkan mengisi alamat email

Silahkan mengisi alamat email dengan benar

Masukkan kode pengaman dengan benar

Silahkan mengisi captcha

Hal ini disampaikan Jokowi menanggapi pengaduan Forum Advokat Rantau ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) lantaran tindakan pemerintah menggratiskan Tol Suramadu dianggap sebagai kampanye terselubung. Ia mengatakan, keputusan untuk menggratiskan Tol Suramadu berdasarkan permintaan masyarakat Madura dan sudah melewati proses yang cukup lama.

Pada awalnya, masyarakat meminta pembebasan tarif tol untuk sepeda motor dan ini sudah dikabulkan pemerintah. Pada 2016, pemerintah memotong tarif Tol Suramadu sebesar 50% lantaran masyarakat keberatan dengan tarif tol memberatkan ongkos transportasi masyarakat. "Pada 2017 dan 2018 ada permintaan (untuk menggratiskan Tol Suramadu) karena pergerakan ekonomi Madura belum terlihat," kata Jokowi.

(Baca: Pemerintah Restui Keinginan Walikota Surabaya Kelola Suramadu)

Menggaet Investor

Tahun lalu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berupaya untuk menggaet investor untuk mengembangkan kawasan sekitar jembatan Suramadu. Promosi pun terus dilakukan untuk memasarkan berbagai proyek investasi dengan nilai total mencapai Rp 53,1 triliun.

Investasi di Suramadu diarahkan terutama di dua lokasi, yakni Kawasan Khusus Madura (KKM) dan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (KKJSM). Masalahnya, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tidak sanggup untuk membiayai seluruh proyek-proyek potensial dan telah direncanakan akan dibangun di wilayah tersebut.

"Private investment (investasi swasta) tentunya menjadi solusi. Karena dalam lima tahun terakhir, investasinya masih sangat kecil, terutama foreign direct investment (investasi asing langsung)," ujar Deputi Promosi Penanaman Modal BKPM saat itu Himawan Hariyoga.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono mengatakan, pemerintah pusat akan fokus mengembangkan wilayah Madura dengan pembangunan jalan nasional yang mengelilingi Madura dan jalan tol yang berada di Surabaya bagian utara. Tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

"Jembatan Suramadu itu masih menjadi ikon wisata belum menjadi ikon pertumbuhan ekonomi. Itu (bus dan truk) turun dari Suramadu ke Madura tidak bisa langsung ke barat atau ke timur, dia harus masuk ke jalan-jalan kota terlebih dahulu," ujar Basuki.

Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk pengembangan wilayah Madura, antara lain menawarkan wilayah tersebut agar bisa dikembangkan oleh pihak swasta. Selain itu, pemerintah bisa melakukan kerja sama dengan badan usaha untuk membangun kawasan tersebut.

(Baca: Sisa Setahun, Pemerintah Harus Selesaikan 911 Kilometer Jalan Tol)

Reporter: Ameidyo Daud

Let's block ads! (Why?)