Jakarta - Hingga saat ini Indonesia belum berhasil mengatasi masalah stunting atau balita pendek. Ada sekitar 9 juta atau 37,2% dari jumlah balita di Indonesia menderita stunting. Dengan angka ini Indonesia tercatat sebagai negara peringkat kelima di dunia dengan angka kasus stunting terbanyak.
Stunting erat kaitannya dengan kemiskinan, kendati kasus balita stunting tidak hanya terjadi pada keluarga miskin tapi juga keluarga mampu. Antara kemiskinan dan stunting seperti lingkaran setan. Kemiskinan membuat kecukupan gizi keluarga prasejahtera tidak terpenuhi, sehingga ibu hamil yang kurang gizi akan melahirkan anak kurang gizi dan stunting. Anak penderita stunting yang tidak bisa diintervensi selama 1.000 hari pertama kehidupan, tumbuh dewasa dan hidup dengan kurang produktif dan kualitas hidup rendah.
Dalam sebuah kesempatan belum lama ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, harus ada upaya bersama dalam memotong rantai kemiskinan dan stunting di Indonesia. Sebab, kemiskinan menyebabkan keluarga kekurangan asupan gizi dan menyediakan sanitasi yang sehat. Kondisi ini menyebabkan tingginya kasus balita pendek. Stunting bisa menyebabkan kualitas hidup masyarakat buruk, sehingga rentan miskin. Kemudian kemiskinan melahirkan stunting.
Upaya bersama yang dimaksud harus melibatkan seluruh potensi yang ada seperti kepala daerah, kepala desa, akademisi, tenaga kesehatan, budayawan, rohaniwan, instansi swasta dan sebagainya. Wapres juga berharap, para kepala daerah memberikan penghargaan kepada kepala desa yang berhasil menurunkan angka stunting di desanya.
Selain disebabkan kekurangan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, dari janin hingga usia 24 bulan, stunting juga disebabkan pola hidup dengan sanintasi yang buruk, dan cara pengasuhan. Saat ini, prevalensi balita pendek di Indonesia bisa disebut sudah gawat darurat. Dengan jumlah 29,6%, Indonesia hanya sedikit lebih baik dari Kamboja 41%, Laos 44%, Timor Leste 58%, yang mengalami masalah stunting di kawasan Asia Tenggara.
Seperti di negara lain, masalah stunting di Indonesia tidak bisa hanya diselesaikan oleh sektor kesehatan. Harus ada intervensi secara holistik dan terintegrasi. Salah satunya dengan mengoptimalkan dana desa untuk mengurangi kemiskinan di desa.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan, setelah 72 tahun merdeka, Indonesia termasuk 17 negara di dunia dengan PDB US$ 1 triliun. Diperkirakan PDB Indonesia pada 2030 mencapai US$ 2,5 triliun, yang akan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan ekonomi nomor sembilan di dunia. Dengan PDB US$ 7,2 triliun di 2050, Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi keempat dunia setelah Tiongkok dan Amerika. Namun, semua itu tidak akan dicapai jika jumlah orang miskin dan stunting masih tinggi.
Menurut Eko, ada tiga faktor besar yang menyebabkan stunting, yakni ketidaktahuan, masalah infrastruktur dasar, dan kemiskinan. “Beberapa daerah memiliki lumbung pangan, tapi angka balita stunting tinggi. Infrastruktur dasar juga tidak memadai untuk orang hidup sehat, seperti sarana air bersih, sarana MCK, akses ke posyandu atau puskesmas. Kami ingin menangani tiga faktor besar ini,” kata Eko.
Dengan dana desa, dalam tiga tahun terakhir sudah mampu mengatasi masalah infrastruktur dasar di seluruh desa, seperti 123.145 km jalan, 108.000 MCK, dan 30.000 sumur air bersih, dan 73.000 sarana air bersih. Selain itu, juga dibangun 18.000 unit PAUD, 11.000 unit posyandu, dan 5.000 polindes.
“Ini dampaknya akan sangat besar. Dengan dana desa dalam tiga tahun ini jumlah orang miskin turun 10 juta orang, dan gini ratio jauh lebih rendah. Angka-angka ini juga akan membantu mengurangi stunting,” kata Eko.
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Optimalkan Dana Desa untuk Atasi Stunting"
Post a Comment