Langkah Sri Mulyani Atasi Defisit Transaksi Berjalan

JAKARTA - Masalah Neraca Pembayaran dan keseimbangan eksternal ada yang merupakan persoalan jangka pendek, namun ada juga yang merupakan masalah fundamental. Dengan demikian langkah kebijakan pemerintah ada yang hasilnya bisa langsung dapat dilihat, dan ada juga kebijakan yang dampaknya baru terasa dalam jangka menengah panjang.

Dilansir oleh Okezone dari Facebook resmi Menteri Kuangan Sri Mulyani, Sabtu (15/9/2018),menyebut untuk dapat mengatasi masalah defisit transaksi berjalan dilakukan dengan dua cara yaitu: meningkatkan ekspor dan mengendalikan impor baik untuk barang maupun jasa.

BERITA TERKAIT +

“Kelihatannya mudah, namun ini memerlukan kerja keras bersama,” ujarnya.

Pemerintah menggunakan kebijakan, instrumen dan pemihakan untuk mendorong ekspor, karena ini menyangkut daya saing perekonomian Indonesia. Kebijakan memperbaiki pendidikan, termasuk memberikan beasiswa hingga pendidikan tinggi, kebijakan membangun infrastruktur listrik dan untuk konektivitas, dan kebijakan mempermudah dan menyederhanakan perijinan melalui One Single submission (OSS) dana perbaikan layanan kepabeanan adalah untuk menunjang daya saing dunia usaha dan ekspor.

Sri juga melanjutkan bahwa pemerintah juga menggunakan instrumen fiskal (pajak dan kepabeanan) serta instrumen pembiayaan seperti melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dalam meningkatkan kemampuan dan pembiayaan eksportir. Kebijakan perindustrian, pertanian, perikanan, pertambangan dan kehutanan serta perdagangan digunakan untuk mendukung eksportir Indonesia.

“Peran pemerintah daerah juga sangat menentukan kenaikan ekspor Indonesia. Meski hasilnya tidak serta merta, namun kebijakan ini harus terus konsisten dilakukan,” lanjutnya.

Untuk mengendalikan impor, dia mengatakan bahwa hal ini telah dan akan dilakukan. Pengenaan pajak impor pada barang-barang tertentu, penggunaan biodisel B20 sebagai pengganti solar (untuk membatasi impor bahan bakar minyak), peningkatan penggunaan komponen lokal pada proyek infrastruktur.

Pemerintah juga melakukan seleksi terhadap proyek-proyek infrastruktur yang memiliki konten impor besar untuk ditunda. Dan juga menggunakan insentif fiskal seperti tax holiday dan tax allowance untuk investasi dalam negeri dalam rangka membangun instrumen hulu dan substitusi impor.

“Upaya pengendalian impor dilakukan segera karena pertumbuhan impor meningkat pesat diatas 13,4% hingga Agustus 2018 diatas pertumbuhan ekspor yang hanya tumbuh diatas 5% pada periode yang sama,” jelasnya.

Sedangkan kebijakan untuk meningkatkan arus modal dan keuangan masuk ke Indonesia dilakukan dengan meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia. Peringkat ease of doing business yang makin baik dan kebijakan yang terus meningkatkan daya saing Indonesia harus terus ditingkatkan.

“Hasil kebijakan ini tidak serta merta, apalagi pada saat kondisi likuiditas global yang makin ketat. Namun kebijakan yang bersifat memperbaiki fundamental perekonomian Indonesia harus terus dilakukan yang akan membangun reputasi Indoensia sebagai perekonomian yang sehat dan kompetitif, meskipun hasilnya mungkin baru dinikmati pada periode mendatang. Inilah komitmen kenegarawan dan kecintaan bagi negara di luar kepentingan sesaat,” pungkasnya.

(rhs)

Let's block ads! (Why?)