Kemiskinan dan Ketenagakerjaan Masih Jadi Fokus RPJMD
SEMARANG - Gubernur Ganjar Pranowo dan Wakil Gubernur Taj Yasin telah menyusun rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jateng 2018- 2023. Penurunan angka kemiskinan dan sektor ketenagakerjaan akan menjadi dua di antara sejumlah isu strategis yang akan digarap untuk lima tahun mendatang.
Menurut Ganjar isu strategis yang masuk dalam RPJMD Jateng ke depan tak lepas dari isu strategis nasional yang diprogramkan oleh presiden. Hal itu memang harus desesuaikan agar pembangunan pusat dan daerah bisa berjalan bersinergi.
”Masalah penanggulangan kemiskinan masih menjadi prioritas utama. Terlebih pada target mendatang, angka kemiskinan harus diturunkan menjadi satu digit.
Selain itu penajaman kedua adalah penyerapan ketenagakerjaan dan penyiapan lapangan kerja,” kata Ganjar, baru-baru ini. Pada penanggulangan kemiskinan, Jateng sebenarnya tidak masuk 10 besar daerah dengan kemiskinan tertinggi.
Namun demikian, Pemprov Jateng tetap berupaya untuk menekan angka kemiskinan. Karena itulah, Pemprov akan membentuk satuan tugas (satgas) kemiskinan. ”Satgas nanti ada di masing-masing kabupaten/kota.
Seperti untuk menekan angka kematian ibu dan anak yang ada di desa. Satgas nanti mendata warga miskin termasuk rumah tidak layak huni,” jelasnya.
Kualitas SDM
Isu strategis selanjutnya yang menjadi penajaman pada program lima tahun ke depan adalah peningkatan kualitas dan daya saing SDM. Warga usia produktif harus dipersiapkan dengan globalisasi industri yang sudah memasuki era industri 4.0.
Untuk itu daerah vokasi harus ditumbuhkan, bahkan disiapkan pula wirausahawan dalam usaha rintisan (start up). Selanjutnya adalah daya saing ekonomi dan kesempatan berusaha, pembangunan daya dukung dan tata kelola pemerintahan serta kondusivitas.
”Untuk mencapai hal itu kami minta dukungan dari DPRD,” ucapnya. Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi mengapresiasi penyusunan rancangan awal RPJMD. Penyusunan konsep pembangunan menengah itu merupakan amanat undang-undang.
Setelah kepala daerah dilantik maka ada waktu enam bulan untuk menyusun RPJMD. ”Diperlukan dukungan dan masukan dari masyarakat untuk menyusun RPJMD,” kata Rukma. (H81-19)
Berita Terkait
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Kemiskinan dan Ketenagakerjaan Masih Jadi Fokus RPJMD"
Post a Comment