Penyalur BBM Satu Harga Tersebar di 64 Titik hingga Juni

Jakarta - Jumlah penyalur BBM satu harga bertambah menjadi 64 titik hingga semester I-2018. Jumlah tersebut jauh lebih banyak dibandingkan realisasi sepanjang 2017.

Dikutip detikFinance dari data Kementerian ESDM, Sabtu (25/8/2018), realisasi pada 2017 hanya mencapai 57 titik. Artinya di paruh pertama 2018, jumlah penyalur BBM satu harga lebih banyak dari realisasi 2017.

Secara rinci, hingga Juni 2018, penyalur BBM satu harga di Sumatera bertambah 12 titik, Kalimantan 15 titik, Sulawesi 9 titik, Jawa dan Madura 3 titik, Bali 1 titik, Nusa Tenggara 3 titik, Maluku dan Maluku Utara 4 titik, Papua dan Papua Barat 17 titik. Saat ini, harga BBM per liter di titik titik tersebut adalah Rp 5.150 untuk solar, dan Rp 6.450 untuk premium.
Sampai akhir 2018 ditargetkan ada 73 titik baru, sementara pada 2018 targetnya adalah 30 titik. Dengan kata lain, dari 2017 hingga 2019 targetnya adalah 160 titik.

Sebelum ada BBM satu harga, sebagai gambaran, harga BBM di Kabupaten Puncak, Papua adalah Rp 100.000, Nunukan, Kalimantan Utara adalah Rp 40.000, dan Arfak, Papua Barat adalah Rp 30.000.

Kinerja ESDM

Sementara itu porsi anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2018, mayoritas digunakan dalam pembangunan infrastruktur untuk rakyat.

Dikutip detikFinance dari data Kementerian ESDM, Sabtu (25/8/2018), anggaran kementerian tersebut pada 2018 sebesar Rp 6,5 triliun, dan Rp 3,68 triliun diperuntukkan pembangunan infrastruktur rakyat, sementara belanja aparatur Rp 1,68 triliun, dan belanja publik non fisik Rp 1,14 triliun.

Realisasinya, untuk belanja infrastruktur rakyat hingga semester I 2018 adalah Rp 580 miliar, belanja aparatur Rp 360 miliar, dan belanja publik nom fisik Rp 610 miliar.

Sebanyak 56% belanja yang dianggarkan untuk infrastruktur rakyat, lebih rinci dialokasikan ke jaringan gas kota (jargas), konverter Kit LPG untuk nelayan, lampu tenaga surya hemat energi, dan sumur bor untuk daerah sulit air.

Sementara itu, porsi belanja untuk infrastruktur rakyat di 2017 hanya 41%. Sisanya untuk aparatur 37%, dan belanja publik non fisik 22%. (hns/hns)

Let's block ads! (Why?)