90% Anggaran Kementerian Habis untuk Gaji PNS

JAKARTA - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini menginginkan agar pola penganggaran yang terkait dengan birokrasi negara harus segera dibenahi.

"Kalau tidak bisa menyelesaikan permasalahan birokrasi, maka siapapun presidennya akan susah," kata Didik J Rachbini dalam diskusi publik di Jakarta, Rabu (29/8/2018).

BERITA TERKAIT +

Menurut Didik, birokrasi pada saat ini menjadi beban dan problem terbesar di dalam ekonomi politik APBN.

Dia mengingatkan, bahwa salah satu studi atau kajian yang dilakukan Indef menemukan bahwa sekitar 80-90% anggaran habis karena dialokasikan untuk pengeluaran rutin pegawai seperti gaji dan sebagainya.

Dia juga berpendapat bahwa pada periode saat ini tidak ada kontrol yang relatif efektif sehingga utang dapat semakin besar bertambah kepada pengeluaran untuk birokrasi.

Didik menginginkan pula agar berbagai pihak mewaspadai fenomena "empire builder" atau perilaku politik dan parpol untuk membangun semacam kerajaan kekuasaan di dalam pemerintahan, serta semakin meluasnya intelektual yang dinilai tidak bisa melakukan pemikiran kritis terhadap domain publik seperti APBN.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah daerah cenderung lebih banyak mengeluarkan ongkos birokrasi daripada menganggarkan untuk pembangunan infrastruktur di daerah.

"Teman-teman di daerah mungkin harus mengoreksi, pemerintah daerah tentu lebih banyak ongkos birokrasinya dibandingkan dengan ongkos pembangunannya atau anggaran modalnya," kata Wapres Jusuf Kalla saat memberikan pidato kunci dalam Kongres ISEI ke-20 di Bandung, Rabu (8/8) malam.

Ketidakseimbangan antara anggaran belanja pegawai daerah dan pembangunan infrastruktur tersebut menyebabkan APBN selalu meningkat setiap tahun, namun kenaikan anggaran belanja negara tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di seluruh wilayah di Tanah Air.

(Feb)

(rhs)

Let's block ads! (Why?)