Ekonom CSIS: Bansos program sembako Kemensos jangan salah sasaran - Kontan

Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Fajar B. Hirawan menyatakan, kriteria yang layak untuk mendapatkan bantuan sosial (bansos) Program Sembako dari Kementerian Sosial (Kemensos) adalah masyarakat atau keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, atau dapat dikategorikan sebagai keluarga miskin.

Fajar mengimbau, meskipun sejak tahun lalu Kemensos telah mulai menerapkan Basis Data Terpadu (BDT), tetapi jangan sampai ada kesalahan dalam penyaringan data penerima bantuan.

Pasalnya, bisa saja terjadi salah sasaran pada saat penyaluran bantuan ini berlangsung, sehingga keluarga penerima manfaat (KPM) yang seharusnya menerima bantua, bisa jadi tidak menerima bantuan karena adanya kesalahan data.

"Jangan sampai ada lagi kasus yang sama seperti Program Raskin (beras miskin). Di mana dalam praktiknya, bantuan Raskin malah dibagikan untuk semua Kepala Keluarga (KK) atau sering kali disebut Rasta (Beras Merata). Hal ini jelas menodai semangat atau tujuan dari program Bansos tersebut," ujar Fajar kepada Kontan.co.od, Senin (10/2).

Apabila melihat alasan tersebut, dapat dikatakan saat ini data penerima bansos yang dimiliki oleh Kemensos masih belum cukup mutakhir. Menurut Fajar, hal ini harus dipertanyakan kepada pihak Kemensos, terkait dengan mekanisme pendataan selama ini, serta berapa persen kesalahan input data dan mismatch yang kerap kali terjadi.

Lebih lanjut, Fajar menyarankan agar supervisi dan pendampingan dalam pengumpulan data oleh Kemensos harus lebih optimal lagi dilakukan. Selain itu, kerja sama kepala daerah hingga administrasi pemerintahan yang paling kecil seperti perangkat kepala desa (kades) atau lurah juga harus dioptimalkan.

Hal tersebut dikarena Basis Data Terpadu (BDT) sangat bergantung pada mereka. Selain itu, menurut Fajar, Kemensos juga harus meningkatkan koordinasi bersama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) serta Badan Pusat Statistik (BPS).

"Menurut saya, dalam kasus ini koordinasi antara BPS, TNP2K, dan Kemensos merupakan opsi yang terbaik saat ini. Khususnya terkait kredibilitas dan validitas data yang berhubungan dengan bansos," kata Fajar.