Pembaruan Data Kebutuhan Gas Subsidi Harus Dilakukan - www.gesuri.id

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Paramitha Widya Kusuma menegaskan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) harus melakukan pembaruan data kebutuhan subsidi gas LPG di setiap wilayah.

Baca: Paramitha Tegaskan Menolak Pencabutan Subsidi Gas Melon

Sebab selama ini banyak warga masyarakat tak mampu di daerah pemilihannya yang meliputi Kabupaten Brebes, Kota Tegal dan Kabupaten Tegal, masih susah mendapatkan gas 3 kilogram (kg).

Paramitha pun meminta pemerintah tidak mencabut subsidi gas 3 kg karena hal itu akan menyengsarakan rakyat kecil.

"Yang diperlukan justru pembaruan data kebutuhan subsidi LPG tiap wilayah, karena selama ini warga masyarakat yang masih tergolong ekonomi tak mampu di dapil saya banyak yang masih susah mendapatkan gas 3 kg. Tapi justru yang kami dengar malah subsidi mau dicabut/dialihkan, ini kan jelas tidak pro rakyat kecil !!" tegas Paramitha di akun Facebooknya, Selasa (28/1).

Paramitha pun menolak tegas pencabutan atau pengalihan subsidi gas LPG 3 kg. Sebab, hal itu bertentangan dengan nota keuangan APBN 2020.

Paramitha mengungkapkan, dalam nota keuangan UU APBN 2020 ditegaskan bahwa pemerintah sudah mempertimbangkan bahwa kebijakan subsidi itu tetap dilakukan.

Baca: Ekspor Gas ke Singapura Distop, Infrastruktur Dipertanyakan

"Saya menolak dengan tegas soal subsidi LPG yang rencananya akan dicabut atau dialihkan. Padahal dalam nota keuangan UU APBN 2020 disebutkan: Pemerintah sudah mepertimbangkan bahwa kebijakan subsidi itu tetap perlu dilakukan, tapi dengan pembaruan-pembaruan supaya lebih tepat sasaran, yakni benar-benar untuk rakyat kecil, rakyat yang dipelosok dan di desa-desa tertinggal . Bukannya malah dicabut atau dialihkan," tegas Paramitha.

Let's block ads! (Why?)