Dewan Lambar Soroti Soal Harga Sayuran Anjlok - Lampost

Liwa (Lampost.co) -- Badan anggaran DPRD Kabupaten Lampung Barat menyoroti persoalan harga komoditas sayuran yang kerap anjlok di kabupaten tersebut. Dewan menilai persoalan itu perlu menjadi perhatian dinas terkait.

Karena itu, DPRD Lambar mengkritisi belum adanya program yang disiapkan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) kabupaten setempat terkait persoalan tersebut. Dewan menilan Dinas TPH Lambar harus menyiapkan solusi mensiasati hasil panen komoditi sayuran petani setempat ketika harga anjlok.

Hal itu disampaikan anggota Banang DPRD Lambar saat hearing RAPBD TA 2020, Selasa, 12 November 2019. Wakil ketua II DPRD Lambar Erawansyah dalam forum itu mempertanyakan sejauh mana kapasitas dinas dalam melakukan evalauasi terhadap harga komoditi.

Ia juga mempertanyakan apa upaya yang dilakukan Dinas TPH untuk mensiasati agar harga komoditi sayuran yang dihasilkan petani bisa stabil. Sebab Dinas TPH, kata Erawansyah tidak hanya melulu pada program penanaman saja. Kesulitan petani memasarkan jasil panen karena produksi tinggi sementara harga anjlok perlu menjadi perhatian.

“Hal ini perlu disiasati dengan pengelolaan pascapanen. Sebab jika tidak diberikan solusinya maka banyak petani yang membuang hasil panenya karena harga anjlok dan hasil panen tidak tertampung. Contohnya saat petani panen tomat karena harga anjlok petani terpaksa membuang hasil panennya karena tidak ada yang menampungnya,” ujarnya.

Menurutnya, Dinas TPH jug harus kerjasama serta berkolaborasi dengan Dinas Koperindag tentang bagaimana mensiasatinya. Jangan hanya memantau harga saja tetapi tidak ada solusinya. Perlu menggandeng bank hasil panen bersama swasta lainya.

Wakil ketua I Sutikno mengatakan untuk mengatasi permasalahan ini maka sistem harus digerakkan. Orang-orang di Dinas Koperindagpas itu juga harus berjiwa bisnis dan mampu mencari solusi bagaimana agar harga hasil pertanian bisa stabil dan apa solusi jika produksi sedang melimpah.

“Dinas Koperindagpas harus cermat dan tanggap dalam memberikan solusi pengelolaanya. Kalau tidak mampu mengatasi permasalahan ini maka lebih baik ditiadakan saja Dinas Koperindagpas itu. Ini sistemnya harus dijalankan," kata Sutikno.

Kemudian lanjutnya, perlu dilakukan pola tanam secara teratur dan terjadwal. Misalnya petani di wilayah Sekincau dengan Sukau jadwal atau waktu tanamnya dibedakan sehingga panenya tidak serentak yang mengakibatkan stok melimpah akhirnya harganya anjlok.

Sementara Heri Gunawan meminta agar Dinas TPH melalui petugas lapangan adalah bagaimana memberikan penyuluhan kepada petani untuk menekan biaya produksi agar petani bisa mendapat selisih harga.

Menanggapi pernyataan itu, Yedi Rohyadi selaku Kadis TPH, mengatakan untuk memgatasi permasalahan anjloknya harga, pihaknya melalui petugas lapangan memberi penyuluhan pengaturan pola tanam dengan cara tanam jadwal. Kemudian akan melakukan memplot zona-zona lokasi mana lokasi wilayah hortikuktura dalam rangka persiapan ditahun 2020.

Soal harga, kata dia, pihaknya hanya sebatas melakukan pemantauan saja. Untuk menstabilkan harga, kata Yedi, pihaknya belum mampu karena itu adalah hukum pasar. Namun sebagai upaya, pihaknya telah mencarikan mitra bagi petani tetapi saat ini yang sudah ada mitranya yaitu cabai merah. Sedangkan untuk tomat belum ada.

Abdul Gafur

Let's block ads! (Why?)