DPRD Jabar Awasi Kucuran Dana Desa dari Pusat - ayobandung.com

BANDUNG WETAN, AYOBANDUNG.COM -- DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengawasi kucuran anggaran dana desa dari pusat di wilayah Jabar. Anggaran yang turun ke desa dinilai perlu mendapatkan pengawasan intensif karena rawan penyelewengan penggunaan.

Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Jabar Sadar Muslihat mengatakan, dewan akan terus memantau dan mengawasi realisasi kucuran dana desa. Setidaknya, pengelolaan dana desa tersebut harus sejalan dengan peruntukan sesuai dengan instruksi dari pusat.

AYO BACA : DPRD Jabar Dorong Wujudkan Provinsi Pariwisata

“Sejauh mana pengelolaan dana desa tersebut agar seiring dengan program yang sudah direncanakan,” ujar Sadar di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DMPD) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Senin (28/10/2019).

Dia menambahkan, pengawasan tersebut bukan mengarah pada penerimaan anggaran untuk desanya. Menurut dia, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah memiliki program kegiatan yang harus dilaksanakan.

AYO BACA : Rusunawa Dinilai Bisa Jadi Solusi Hunian di Jawa Barat

“Dengan banyaknya anggaran yang turun, seharusnya sudah dapat memakmurkan desa,” katanya.

Selain itu, lanjut politisi dari fraksi PKS tersebut, khususnya di Jabar karakteristik masyarakat desa dan perangkat desa sudah terkenal dengan kearifan lokalnya seperti gotong royong dan bahu membahu untuk membangun desa. Adanya anggaran desa justru dikhawatirkan karakteristik itu akan menurun.

“Saya tidak ingin kucuran anggaran ini justru merubah karakteristiknya, dengan hadirnya program one village one product misalnya,” tegas dia.

Dia berharap, anggaran yang mencapai Rp200 juta dari sebelumnya Rp127 juta untuk 5.312 desa pada 2020 mendatang seharusnya dapat menyejahterakan masyarakat desa dan terutama sesuai dengan peruntukannya.

“Total anggaran yang disebutkan hampir mencapai Rp240 jutaan perdesanya,” ungkapnya.

AYO BACA : BP Perda Tindak Lanjuti Pembahasan Raperda Tahun 2019

Let's block ads! (Why?)