Ada Reklamasi, Pelabuhan Benoa Tetap Beroperasi Normal

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa Pelabuhan Benoa berada di Denpasar Bali masih tetap beroprasi normal. Meski sempat, diwarnai masalah reklamasi di kawasan tersebut namun pelabuhan tersebut tetap melayani perjalanan.

"Jadi pelabuhannya jalan enggak ada masalah. Kemarin memang ada yang salah juga inikan masalah kesepakatan yang lalu. membuang hasil pendalaman untuk crusie terminal itu tidak dilakukan secara proper jadi gubernur (Bali) marah ya pantes lah," kata dia saat ditemui di DPR RI, Jakarta, Senin (9/9)

Luhut mengatakan wilayah pengerukan di sekitaran kawasan pelabuhan tidak bisa dicampur adukan dengan Pelabuhan Benoa. Sebab, reklamasi yang dilakukan di wilayah tersebut adalah urusan lain, sehingga tidak berdampak pada pengoprasioan pelabuhan tersebut.

"Tapi kalau ini sudah kita sepakati untuk masuk cruise, ini cruise terminal di mana selama inu curise itu berlabuh 2 mile dari tengah laut itu menimbulkan kerepotan sehingga orang malas datang ke Bali," kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko) mengakui adanya permasalahan proyek reklamasi di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali. Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Maritim, Ridwan Djamaluddin menjelaskan, permasalahan krusial tersebut adalah lintasan dari material pengerukan pelabuhan yang yang menimbulkan dampak berupa penyebaran sedimen ke luar area dumping site 2.

Hal ini mengakibatkan matinya tanaman mangrove di sekitar kawasan tersebut. "Kita sadari ada masalah itu. Pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar untuk menyeimbangkan antara pembangunan, kepentingan masyarakat lokal dan lingkungan," kata Ridwan saat menggelar konferensi pers di Jaya Sabha, Denpasar, Bali, Sabtu (7/9).

"Untuk itu kami sejak dua Minggu yang lalu sudah datang ke sini. Sudah mengadakan rapat koordinasi di Jakarta, dan dihadiri semua pihak yang terkait termasuk Pemerintah Provinsi Bali, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN dan tentunya dari Kemenko Maritim," tambah Ridwan.

Ridwan juga menjelaskan, untuk hasil keputusan rapat koordinasi tersebut, dari Pelindo III menyepakati tidak akan melanjutkan perluasan penumpukan material di kawasan Pelabuhan Benoa Bali.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

Nasib Reklamasi Pelabuhan Benoa

Pelindo III bertemu Gubernur Bali bahas reklamasi Pelabuhan Benoa

PT Pelindo III akhirnya bertemu dengan Gubernur Bali, Wayan Koster. Pertemuan yang digelar pada Rabu pagi pekan lalu itu membahas polemik reklamasi Pelabuhan Benoa. Seperti diketahui, Koster sempat meminta kepada Pelindo III untuk menghentikan reklamasi Pelabuhan Benoa seluas 85 hektare yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan matinya hutan mangrove seluas 17 hektare.

Namun, pada pertemuan yang tak disebutkan lokasinya itu baik Pelindo III maupun Gubernur Bali mencapai titik sepakat. Vice President Corporate Communication PT Pelindo III, Wilis Aji Wiranata menjelaskan, dalam pertemuan tersebut baik Pelindo III maupun Gubernur Bali sudah menemui titik sepakat mengenai pengembangan Pelabuhan Benoa.

"Sepertinya begitu (happy ending). Jadi, kita sudah saling mengerti. Untuk proyek ini ada penyesuaian-penyesuaian pastinya. Nanti kita akan reschedule lagi," kata Wilis di sela penanaman 50 ribu mangrove di areal terdampak proyek pengembangan Pelabuhan Benoa, Selasa (3/9/2019).

Menurutnya, ada empat arahan Gubernur Bali yakni penghijauan atau recovery, perluasan kanal, pembangunan areal melasti dan penataan dumping I dan II.

"Kita harus segera me-recovery. Mungkin Pak Gubernur belum terinfo kalau ini sudah ada tahap satu, tahap dua dan tahap tiga untuk penanaman mangrove. Itu mengenai penghijauan. Jadi, kami memang berkomitmen untuk mrnghijaukan areal mangrove yang terdampak. Untuk areal dumping I dan II kami sudah melakukan penataan kembali. Kanal juga kita perlebar agar aliran air ke hutan mangrove-nya lebih lancar," paparnya.

Saat ini, yang menjadi prioritas menurut Wilis adalah membangun areal melasti yang diperuntukkan bagi umat Hindu yang hendak melaksanakan upacara keagamaan. "Yang menjadi fokus kami juga akan membangun areal melasti di sini seluas satu hektare," katanya.

Sementara mengenai penataan di areal dumping I dan II, Wilis menuturkan jika telah dibentuk tim di tingkat pusat yang dipimpin oleh Kementerian Bidang Kemaritiman.

"Untuk penataan dumping I dan II nanti akan dibentuk tim bersama. Diketuai oleh Kementerian Kemaritiman. Ada Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perhubungan, KSOP. Tim itu juga melibatkan Universitas Udayana dan IPB untuk perkembangan Pelabuhan Benoa selanjutnya," tutur Wilis.

3 dari 3 halaman