Rini Rombak Direksi BUMN, Pasar Khawatir Ganggu Kinerja Market - CNBC Indonesia

Jakarta, CNBC Indonesia - Kalangan pelaku pasar modal kurang suka dengan rencana pemerintah merombak jajaran direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Perombakan tersebut akan membuat perubahan rencana bisnis BUMN yang sudah dirancang oleh direksi lama.

Kepala Riset Kresna Sekuritas Franky Rivan mengatakan fokus investor akan tertuju pada pergantian direksi bank BUMN yang semuanya menyandang status bank buku IV dan sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia.

"Secara umum dampaknya akan negatif, karena ada concern revisi RBB (Rencana Bisnis Bank) bank-bank BUMN," kata Franky.

Dampak negatif ini, lanjut Franky, akan terasa dalam jangka pendek. Biasanya, direksi baru akan melakukan perbaikan pembukuan.

"Direksi baru suka cuci-cuci pembukuan dulu seperti write off dan sebagainya. Agar tahun-tahun berikut dari managemen dia (direksi baru) performa perusahaan (terlihat) bagus," tambah Franky.

Lebih lanjut, Analis Kresna Sekuritas Franky Rivan menyebutkan hal ini akan menjadi sentimen negatif bagi investor.

Desas-desus soal rencana Menteri BUMN Rini Soemarno mendorong rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akhirnya terjawab.

Deputi Jasa Keuangan, Survei dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan ada lima perusahaan BUMN yang akan melaksanakan RUPSLB dan semuanya berstatus perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia (BEI).

PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS).

Menurut Gatot, tujuan pelaksanaan RUPSLB tersebut ialah untuk melihat kinerja laporan keuangan selama semester I-2019 dan untuk perubahan susunan pengurus perseroan.

"Manajemen bisa mengusulkan agenda tambahan untuk aksi korporasi yang perlu persetujuan pemegang saham seperti akuisisi dan penerbitan bond [obligasi]," kata Gatot dalam siaran persnya, Kamis (18/7/2019).

Menurutnya, proses ini merupakan evaluasi kinerja BUMN yang dilakukan setiap tahun. Proses RUPSLB tersebut harus dilakukan sesuai aturan main pasar modal seperti tahun-tahun sebelumnya.

Analis Paramitra Alfa Sekuritas Kevin Juido mengatakan perlu diperhatikan sebab terjadinya perombakan direksi yang dimandatori Kementerian BUMN ini.

"Jadi kalo ditanya wajar apa tidak saya pikir kita harus liat dulu kenapa harus diganti atau sebagainya. Kalo misalnya memang pada saat menjalankan perusahaan direksi tersebut memberikan dampak negatif buat perusahan sebaik memang diganti," kata Kevin kepada CNBC Indonesia, Jumat (19/7/2019).

Kementerian BUMN Siap Rombak Direksi BUMN
[Gambas:Video CNBC]

Permintaan ini wajar saja dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN sebagai pemegang saham di atas 51%.

Sebagai perusahaan pelat merah lumayan menjadi perhatian pasar. Investor tentu menantikan siapa sosok berikutnya yang akan mengisi posisi manajemen di perusahaan tersebut.

Vice President Samuel Sekuritas Muhamad Alfatih mengatakan titel sebagai perusahaan pelat merah ini akan membuat investor wait and see terhadap sosok dan kinerja dari manajemen baru ini. Apalagi jika perubahan direksi ini sarat dengan kepentingan politis.

"Jika direksi baru dianggap lebih mewakili kepentingan politik dari pada personil profesional, maka mungkin saja investor akan melakukan sikap wait and see dan melihat kinerja management baru," jelas Alfatih.

(hps)

Let's block ads! (Why?)