Pengusaha Ingin Jokowi Reshuffle Kabinet Secepatnya

Liputan6.com, Jakarta Pengusaha menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu segera melakukan perombakan (reshuffle) kabinet. Bahkan reshuffle kabinet tersebut harus dilakukan sebelum Jokowi kembali dilantik menjadi Presiden untuk periode ke-2 pada Oktober mendatang.

Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia, Bob Azzam menyatakan, terlalu lama jika reshuffle kabinet baru dilakukan pada Oktober 2019. Hal ini dinilai hanya membuang waktu dan membuat menteri di kabinet selanjutnya tidak bisa langsung bekerja di awal masa jabatannya.

"Menurut saya kalau menunggu Oktober kejauhan. Di Malaysia itu kan, hari ini diumumkan menang, Mahatir (Perdana Menteri Malaysia) besok dilantik, dan menterinya diumumkan secara bertahap. Hari ini tiga menteri, besoknya empat menteri. Jadi enggak ada waktu terbuang," ujar dia di Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Menurut Bob, jika memang dirasa perlu ada menteri yang diganting, maka hal tersebut harus dilakukan segera. Nantinya menteri tersebut bisa langsung melanjutkan di periode kabinet selanjutnya.

"Jadi enggal perlu menungguOktober dirasa ada kebutuhan, momentum jangan sampai hilang. Kita belum definitnya, tapi momentum sudah datang. Intinya secepatnya bekerja," kata dia.

Namun demikian, Bob berharap menteri yang ada saat ini tetap fokus bekerja hingga akhir masa jabatannya. Setidaknya harus menyelesaikan pekerjaan dan programnya dalam 3 bulan ke depan.

"(Menteri yang akan diganti) Belum lah. Jangan bikin menterinya enggak bisa tidur. Tetaplah menteri kerja keras, tetap butuh dia 3 bulan bukan waktu yang pendek. Banyak keputusan penting yang bisa diambil," tandas dia.

2 dari 4 halaman

Soal Reshuffle, Kadin Yakin Menteri Pilihan Jokowi

APPI, Kadin, Hippi Beri Dukungan Pembiayaan UMKM — Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani memberi sambutan saat penandatangangan MOU di Jakarta (14/8). Nota kesepahaman ini juga sebagai jalan keluar untuk mengatasi kelesuan pembiayaan khususnya di bidang otomotif. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan merombak susunan Kabinet Kerja. Resuffle di kepemimpinan Jokowi ini dikabarkan akan terjadi usai lebaran Idul Fitri tahun 2019.

Ketua Umum Kamar Dagang dan lndustri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani enggan mengomentari hal tersebut. Sebab rombak-merombak kabinet adalah hak mutlak Presiden Jokowi.

Meskipun demikian, Rosan meyakini bahwa Jokowi mampu memilih dan menempat orang sesuai pada pos-pos di kabinet sesuai dengan kapasitasnya.

"Ya kita yakin lah pilihan presiden pasti yang terbaik lah untuk 5 tahun ke depannya membuat ekonomi kita menjadi lebih solid," kata dia saat ditemui, di kediamannya, Jakarta, Kamis (6/6/2019).

Terkait menteri di bidang ekonomi, lanjut Rosan, Presiden Jokowi tentu akan menempatkan pribadi-pribadi cakap dan mumpuni untuk mengurus perekonomian negara. Dengan demikian, ekonomi Indonesia diharapkan dapat lebih moncer lagi.

"Ya beliau (Presiden Jokowi) sangat memahami sekali bagaimana penguatan bidang perekonomian ke depan dengan tentunya memilih susunan kabinet yang sangat baik," tandasnya.

3 dari 4 halaman

Istana Sebut Reshuffle Kabinet Bisa Terjadi Setelah Lebaran

Sebelumnya, Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi Sapto Pribowo menyatakan, Jokowi selaku presiden selalu mengevaluasi kinerja menteri, sehingga adanya reshuffle kabinet dalam waktu dekat mungkin saja terjadi.

"Kalau sampai lebaran saya kira tidak ada. Saya tidak tahu setelah lebaran, kemungkinan itu bisa saja. Di awal saya sampaikan bahwa Pak Presiden melihat atau me-review ke belakang untuk reshuffle selalu didahului evaluasi Pak Presiden dengan menterinya, dan tidak dilakukan dalam satu termin waktu tertentu," tutur Johan, Jakarta, Rabu (8/5/2019).

Menurutnya, reshuffle ini bisa dilakukan karena adanya pertimbangan kinerja dan hal lainnya oleh Jokowi. Ia menegaskan bahwa Jokowi selalu memeriksa kembali hal apa saja yang telah dikerjakan oleh menterinya.

Johan menyatakan, Jokowi juga tidak melihat kapan periode pertama seorang menteri berakir. Sehingga, reshuffle ini bisa dilakukan setiap saat.

“Evaluasi itu dilakukan setiap saat, dan Pak Presiden Jokowi selalu cross check kinerja pembantunya kepada semua pihak. Dalam kunjungan kerja, beliau juga bertanya kepada rakyat soal kinerja menteri,” jelas Johan.

“Ketika Pak Presiden melihat kinerja menterinya tidak perform, bisa diganti sewaktu-waktu, dan (juga kalau) menterinya tersangkut hukum,” ia melanjutkan.

4 dari 4 halaman