Diduga Selewengkan Dana Desa, Warga Desa Bukit Minta Kadesnya Dicopot - Tribun Jambi

Diduga Selewengkan Dana Desa, Warga Desa Bukit Minta Kadesnya Dicopot

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN-Pemuda dan masyarakat Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun resah dengan kelakuan kepala desanya yang diduga menyalahgunakan anggaran Dana Desa.

Mereka melakukan aksi dan mendesak Bupati Sarolangun untuk mencopot Kepala Desa Bukit. Warga mengancam, jika aksinya tak ditanggapi mereka akan mengerahkan massa dalam jumlah lebih besar.

"Kami suarakan, ini terkait dana desa. Kami minta copot Kepala Desa Bukit, usut tuntas dan proses hukum," kata Husnan, koordinator aksi, Senin (15/7).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Sarolangun Mulyadi yang menemui massa aksi melakukan mediasi dengan 10 perwakilan aksi di ruang asisten 1.

Asisten 1 Bidang Pemerintahan, Arif Ampera menyampaikan bahwa dalam mediasi ini harus berdasarkan aturan sehingga masalah yang dilaporkan dapat diselesaikan.

Husnan menyampaikan ada 20 hal yang mereka tuntut. Ia mengaku bahwa masyarakat sudah diancam.

Baca: Timsus Bakal Kejar Penampung Minyak Illegal di Jambi

Baca: Penjaga Taman SPM Sabak Temukan Alat Kontrasepsi dan Botol Miras

Baca: Honda X-ADV 150 Siap Jegal Yamaha NMAX, Perkiraan Harga, Spesifikasi, Launching di GIIAS 2019?

Baca: Hotman Paris Kepincut Pedangdut Bella Nova yang Nyanyikan Cinta Suami Orang, Singgung Farhat Abbas?

Baca: Sisternet XL Axiata Dorong Perempuan Gunakan Gadget Secara Positif

Husnan juga meminta asisten pemerintahan dan pihak Inspektorat turun langsung ke lapangan dan mempertanyakan kinerja pendamping desa.

Arief Ampera mengatakan akan menuntaskan dugaan kasus ini pihaknya akan menyelesaikan dalam waktu 14 hari untuk memproses dan memanggil kepala desa, pendamping desa dan Inspektorat.

"Kita tidak bisa memvonis langsung karena kita ada azas praduga tidak bersalah dan akhir Juli sudah ada kejelasan," ujarnya.

Sementara Kepala dinas PMD Mulyadi menyampaikan sumber dana desa bersumber pada dana ADD dan P2DK.
Dan pengelolaan dana tersebut dikelola Desa dan dikelola pihak ketiga. Untuk menyelesaikam masalah ini pihaknya akan memanggil langsung kepala desa.

Diketahui 20 tuntutan yang diajukan massa aksi terkait pengelolaan dana desa yang tidak sesuai anggaran yang direncanakan. Bahkan dana realisasi lebih sedikit dari pada rencana anggaran atau mark- up dana desa.

Seperti pembanguan GOR tanpa musyawarah, pelatihan BUMDES, rehab PAUD, pengadaan benih lele, dan dana lainnya dari tahun 2017 hingga 2019 dengan total kurang lebih 4.5 miliar.

Let's block ads! (Why?)