Kurangi Backlog Rumah, BTN Gandeng BP Tapera - Pikiran Rakyat

JAKARTA, (PR).- Angka kekurangan rumah (backlog) di Indonesia masih sangat besar, sekitar 11,5 juta unit. Pemerintah terus berusaha menekannya dengan program 1 juta rumah. Meski demikian, angka backlog itu masih tetap terjadi, karena ada kekurangan rumah tiap tahun sebanyak 400.000 unit.

"Oleh karena itu, perlu ada terobosan-terobosan. Antara lain pemangkasan perizinan dari 44 menjadi 14 buah. Upaya lain tentu harus dilakukan untuk mengejar angka kekurangan rumah itu," ungkap Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Maryono saat temu pers dan buka puasa bersama di Jakarta, Minggu, 26 Mei 2019.

Guna mengurangi backlog rumah yang mencapai 11,5 juta unit, Bank BTN siap menjadi mitra utama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Ini karena dengan program 1 juta rumah per tahun, maka butuh waktu 11,5 tahun untuk memenuhi backlog 11,5 juta unit rumah ini. Sementara BTN market share untuk KPR subsidi hanya 37 persen.

Dikatakan, guna menekan angka backlog maka BTN menggandeng Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Bahkan, BTN siap menjadi mitra utama BP Tapera. BP Tapera dapat menjadi lembaga pembiayaan yang mengucurkan dana murah bersifat jangka panjang. Dana murah ini tentu menjadi incaran lembaga-lembaga jasa keuangan yang memiliki segmen bisnis di kepemilikan rumah.

Per April 2019, BP Tapera telah memiliki dana senilai Rp 10,4 triliun. BP Tapera menargetkan untuk dapat beroperasi penuh pada 2020. BP Tapera merupakan lembaga yang dibentuk untuk menggantikan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum PNS) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

Maryono mengatakan BP Tapera sangat tepat jika menjadi mitra BTN. Ini karena, BTN juga memiliki lini bisnis yang lengkap di KPR subsidi. Misalnya, inovasi bisnis KPR yang telah dilakukan perseroan dengan menciptakan KPR Mikro dengan sasaran MBR informal, seperti tukang ojek daring dan tukang bakso.

Per Maret 2019 saja, kata Maryono, BTN menguasai 92,6 persen pasar KPR subsidi. Berdasarkan catatan kinerja, sejak Desember 2014 hingga 2018, pertumbuhan KPR Subsidi BTN sebesar 29,85 persen.

Terkait kepemilikan perusahaan manajer investasi untuk mengelola dana jangka panjang, Maryono mengatakan BTN telah mengajukan untuk mengakuisi 30 persen saham PT Permodalan Nasional Madani Investment Management (PNMIM) pada pertengahan 2019 ini. Di 2020, BTN menargetkan dapat memiliki 85 persen saham dari PNMIM, atau menjadi pemilik mayoritas PNMIM. "Pembelian saham manajer investasi ini kami lakukan untuk memaksimalkan pengelolaan dana jangka panjang seperti dana Tapera, sekaligus untuk meningkatkan kinerja bisnis Bank BTN," ujarnya.

Sementara itu, Deputi Komisioner BP Tapera Bidang Pemanfaatan Ariev Baginda Siregar mengatakan, BP Tapera memang memprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi kalangan MBR. "Peserta Tapera yang tergolong sebagai masyarakat berpenghasilan rendah dapat memeroleh manfaat untuk pembelian rumah, perbaikan rumah, atau membangun rumah melalui KPR dengan bunga rendah yang disalurkan oleh institusi keuangan yang bekerja sama dengan kami," ujar Ariev.

Saat ini, BP Tapera sedang merancang pondasi mulai dari SDM, keuangan, logistik, hingga rencana strategis dalam lima tahun pertama. Kalangan masyarakat yang ditargetkan menjadi peserta Tapera yakni para pekerja asing, pekerja swasta, pekerja mandiri, pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Aparatur Sipil Negara (ASN)/Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

"Ke depannya dana yang ada di BP Tapera sebesar Rp 10,4 triliun akan terus meningkat. Kami memproyeksikan potensi peserta Tapera akan mencapai 139 juta orang pada 2024," kata Ariev.***

Let's block ads! (Why?)