Cara BTN Kurangi Angka Backlog di Jawa Timur

Liputan6.com, Jakarta - Pertumbuhan ekonomi pada 2019 diprediksi oleh pemerintah mencapai 5,3 persen, meningkat dibandingkan tahun 2018 lalu yang tercatat sebesar 5,17 persen. Untuk mendukung pemerintah mencapai target, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) melakukan sejumlah program.

Selain sebagai Bank Penyalur Fasilitias Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), BTN juga aktif melakukan edukasi, serta literasi terkait bisnis properti dan mengembangkan kuantitas dan kualitas developer di Indonesia. Untuk itu Bank BTN menjalin kerjasama dan menggelar workshop ataupun kuliah umum di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia, salah satunya Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

“Literasi properti dan workshop ini ditujukan bagi para milenial yang duduk di perguruan tinggi untuk memperdalam pengetahuan mengenai peluang dan tantangan bisnis properti agar mereka tertarik menjadi pengembang properti yang saat ini masih sangat dibutuhkan mengingat backlog perumahan di Indonesia masih sangat tinggi,” kata Direktur BTN, R. Mahelan Prabantarikso dalam keterangan tertulis, Selasa (5/3/2019).

Setelah menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding dengan UMM mengenai layanan jasa perbankan dan pendidikan latihan, Mahelan dalam kuliah umumnya, membahas mengenai geliat sektor properti yang mulai membaik pada tahun 2017-2018 setelah sebelumnya mengalami tekanan pada tahun 2015-2016. Sejumlah faktor yang menekan antara lain ketidakpastian politik, tingkat hunian rendah dan perlambatan ekonomi.

“Tahun 2018 mulai membaik karena relaksasi kebijakan uang muka pembelian rumah dari Bank Indonesia, program sejuta rumah yang makin luas yang didorong program subsidi pembiayaan perumahan dari pemerintah dan makin pesatnya pembangunan infrastruktur yang mendukung perkembangan properti di sejumlah wilayah di Indonesia,” kata Mahelan.

Kebutuhan properti, khususnya tempat tinggal, diperkirakan Mahelan tidak akan surut karena faktor bonus demografi. Dalam kajian Badan Pusat Statistik, jumlah milenial akan mencapai 90 juta jiwa pada tahun 2020. Para milenial yang masuk pada usia produktif akan menjadi tulang punggung ekonomi sekaligus menjadi target utama pasar properti tanah air.

“Ini merupakan peluang, apalagi backlog properti di Indonesia sekitar 11,4 juta unit yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah, pengembang properti dan perbankan untuk memperbaikinya,” kata Mahelan.

2 dari 2 halaman

Pelatihan Properti

Khusus untuk pengembangan developer yang kelak akan memasok kebutuhan rumah bagi masyarakat, BTN menggelar pelatihan properti, membuka program Mini MBA in Property serta pendampingan bagi para developer muda yang memulai bisnisnya serta mengawasi proyek properti.

“Kualitas pengembang properti harus diperhatikan dan ditingkatkan karena saat ini marak pengembang properti bodong yang asal-asalan menggarap proyek properti yang berpotensi merugikan konsumen,” ujarnya.

Indeks Harga Rumah atau House Price Index (HPI) meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, perkembangan sarana dan infrastruktur transportasi permintaan rumah meningkat sementara jumlah lahan untuk perumahan makin tergerus.

Pada riset yang dibuat Housing Finance Center BTN, khusus wilayah Jawa Timur, BTN HPI mencapai 181,42 pada Q4-2018. Sementara itu,khusus BTN HPI di Malang tercatat 167,71 pada Q4-2018 meningkat 6,95 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2017.

Peningkatan HPI di Malang terdorong oleh tingginya backlog atau kurangnya pasokan perumahan dibandingkan kebutuhan rumah.

Angka backlog di Malang tercatat sebanyak 18.577 unit. Sementara di Provinsi Jawa Timur backlog tercatat sebanyak 909.544 unit.

Sebagai informasi, BTN HPI adalah indeks yang memaparkan perubahan harga rumah yang dibeli konsumen.

Berbeda dengan indeks yang dipaparkan institusi lain, HPI yang diracik tim riset Housing Finance Center (HFC) Bank BTN memberikan gambaran lebih rinci mengenai tren pertumbuhan harga rumah yang lebih akurat dengan metode matched sales menggunakan data penyaluran KPR BTN di seluruh wilayah di Indonesia.

Let's block ads! (Why?)