Banyak Orang Mengaku Miskin

\ SMCetak \ Suara Kedu

Bantuan Tak Tepat Sasaran

ANTRE BANTUAN : Warga mengantre bantuan BPNT Tahap I di salah satu Warung Elektronik di Kecamatan Kaligesing, baru-baru ini. (33)

PURWOREJO - Keakuratan data penduduk miskin dalam Basis Data Terpadu (BDT) hingga saat ini masih meragukan. Hal itu berkaitan dengan jumlah penduduk yang dinyatakan miskin dan layak mendapatkan bantuan program penanganan kemiskinan.

Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Purworejo Kuswantoro. Dia mengatakan, data kemiskinan belum sepenuhnya akurat.

Akibatnya, masih ada beberapa penyaluran bantuan kemiskinan yang tidak tepat sasaran. ”Banyak orang yang mengaku miskin, padahal dirinya sudah mampu.

Masalah ini ditambah dengan mereka yang berkategori mampu ini masuk di dalam BDT dan terdaftar mendapat bantuan dari pemerintah,” katanya saat diwawancarai Suara Merdeka, di ruang kerjanya, akhir pekan lalu.

Beberapa bantuan yang kerap kali masih terdapat yang salah sasaran, lanjut Kuwantoro meliputi, pemberian jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan, Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), sampai dengan Program Keluarga Harapan (PKH).

Perbaikan terhadap data BDT, ujarnya, juga sudah diupayakan melalui kerja sama pendataan yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan Dinsos PPPA Purworejo, untuk selanjutnya diteruskan hingga kementrian sosial, namun nyatanya ini sulit dilakukan.

”Pemerintah desa sering menemui kesulitan untuk mencoret penduduk yang masuk dalam daftar miskin di dalam BDT, meskipun kondisinya saat ini sudah dalam kondisi mampu. Mungkin karena takut menimbulkan konflik di masyarakat,” ujarnya.

Kondisi demikian mengakibatkan terus bertambahnya jumlah penduduk dengan tingkat ekonomi rendah di dalam BDT, lantaran usulan penduduk miskin bertambah, namun penduduk yang sudah berkategori mampu masih juga ikut masuk di dalamnya.

Pelaksana Bidang Asistensi Dinsos PPPA Purworejo, Sigit Gunawan menyebutkan, terdapat kenaikan jumlah penduduk yang dikategorikan dalam 40 persen masyarakat dengan tingkat ekonomi paling bawah yang terjadi setiap tahunnya. Tambahan ini merupakan usulan dari desa. Untuk tahun ini saja ada usulan baru 2.622 KK dengan tingkat ekonomi rendah.

Jumlahnya meningkat, dari tahun 2015 (81.518 KK), 2017 (88.990 KK). ''Sampai dengan data terakhir program penanganan fakir miskin ada 93.480 keluarga,” tandasnya.

Dijelaskan, mekanisme pengusulan penduduk tambahan yang akan masuk dalam BDT memang diatur mekanismenya melalui pemerintah desa setempat, kemudian dilakukan verifikasi dan validasi oleh pihaknya. Pada akhirnya nanti Kemensos yang menentukan masuk atau tidaknya.

Sigit menyebutkan, terdapat 54.975 KK penerima program BPNT, yang meliputi peserta PKH ada 35.177 KK dan 19.798 non- PKH. Sementara jumlah penerima bantuan jaminan kesehatan justru melebihi jumlah BDT, yakni 289.042 KK. (shp-33)

Berita Terkait

Let's block ads! (Why?)