Istana Tangkis Kritik Pedas The Economist

Liputan6.com, Jakarta - Pihak Istana Negara merespons tulisan majalah The Economist pada artikel berjudul "Indonesia' economic growth is being held back by populism" (Pertumbuhan ekonomi Indonesia tertahan oleh populisme).

Bila membaca langsung The Economist, target kritik sebetulnya bukanlah Presiden Jokowi, melainkan fenomena populisme yang terjadi sehingga memengaruhi kebijakan.

"Bermacam masalah menghalangi jalan, pemerintah telah mengambil langkah untuk memperbaiki berbagai masalah itu. Tetapi seringnya kecenderungan populis dan nasionalis menjadi penyebab utama obstruksi," tulis koran asal Inggris itu.

Majalah berskala internasional yang berbasis di London itu menyoroti kebijakan naiknya upah tenaga kerja yang 45 persen lebih tinggi dari Vietnam sehingga membuat upah lebih tinggi, juga dibahas usaha pemerintah meliberalisasi untuk mengundang investasi asing kerap diserang (salah satu contoh ketika ada protes soal 54 industri diizinkan dipegang asing).

Lalu ada pula meningkatnya anggaran subsidi yang menghambat pemakaian dana untuk keperluan pembangunan infrastruktur. Kemampuan pemerintah mengundang investasi juga turut disindir.

Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Presiden, pun menjawab kritikan ekonomi itu dan menyayangkan data The Economist yang dinilai kurang lengkap. Salah satunya perihal anggaran subsidi yang ternyata menurun.

"Sepanjang 2005-2009, porsi belanja subsidi terhadap belanja negara mencapai 20,5 persen per tahun; sedangkan pada periode 2010-2014 rata-rata 21,6 persen per tahun. Pada 2015-2019, subsidi hanya mengambil porsi 9,5 persen per tahun terhadap belanja negara. Pada 2019, porsi belanja subsidi hanya 9,1 persen dari belanja negara."

Perihal investasi, Istana mengakui pernah ada penurunan, namun mereka menyebut angka itu sudah masuk daftar pemulihan.

"Di Indonesia, pada 2012 total penanaman modal tumbuh hingga 24 persen dan mencapai level tertinggi pada 2013 sebesar 27 persen. Namun, realisasi tersebut turun signifikan dan hanya tumbuh 16 persen pada 2014. Tren perlambatan pertumbuhan investasi mulai pulih. Pada 2017 dengan pertumbuhan 13 persen; di mana pada 2016 tumbuh 12 persen," tulis pihak istana.

Ahmad juga berbicara mengenai suku bunga yang dibahas The Economist. Ia menilai, menanjaknya suku bunga adalah wajar pada situasi ekonomi dunia saat ini. Bank-bank sentral lain pun melakukannya.

"Kondisi ekonomi dunia tidak berada dslam kondisi bugar selama 2018, memaksa sebagian besar negara menggunakan kebijakan yang cenderung ketat agar stabilitas ekonomi terjaga. Beberapa faktor pendorongnya adalah kenaikan suku bunga The Fed, kenaikan harga minyak, dan dampak perang dagang. Kondisi tersebut menyebabkan tekanan pada neraca transaksi berjalan dan nilai tukar. Dengan berbagai kondisi yang terjadi, kenaikan suku bunga dilakukan oleh hampir seluruh bank sentral dengan besaran yang berbeda," jelasnya.

2 dari 2 halaman

Pertumbuhan Ekonomi dan Tenaga Kerja

Naik Bus, Jokowi Uji Coba Tol Trans Jawa — Bus yang digunakan Presiden Joko Widodo saat menjajal jalan Tol Trans Jawa, Kamis (20/12). Jokowi menggunakan bus ketika uji coba trans Jawa sepanjang 341 km dari Surabaya menuju Jembatan Kali Kuto, di Kendal, Jawa Tengah. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

The Economist juga menyebut tenaga kerja Indonesia yang terampil. Menurut pihak Istana, porsi tenaga kerja formal justru meningkat menjadi 43 persen per Agustus 2018. Para pengangguran dan pekerja paruh waktu juga menurun.

"Pada Agustus 2014, porsi tenaga kerja yang berstatus setengah penganggur dan pekerja paruh waktu masing-masing 22 persen dan 6,6 persen dari tenaga kerja, sedangkan pada Agustus 2018 masing-masing 22,7 persen dan 8,4 persen," jelas pernyataan Istana.

Kritikan tajam dari The Economist muncul pada pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut ekonomi tumbuh 7 persen. Namun, ekonomi hanya tumbuh di kisaran 5 persen.

Mengenai hal ini, Istana menyebut tren pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang membaik.

"Tren pertumbuhan ekonomi Indonesia justru naik dari 5,01 persen pada 2014 menjadi 5,17 persen pada 2018 (Triwulan III). Tren pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan penurunan sejak 2011 hingga 2015. Pada 2011, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,4 persen dan turun menjadi 4,9 persen pada 2015; setelah itu pertumbuhan ekonomi menanjak kembali secara perlahan di saat negara lain pertumbuhan ekonomi makin turun, termasuk Cina," tulisnya.

"Kemiskinan turun dari 11 persen (2014) menjadi 9,6 persen (2018). Pengangguran turun dari 5,94 persen (2014) menjadi 5,3 persen (2018). Ketimpangan pendapatan turun dari 0,4 (2014) menjadi 0,38 (2018)," jelas Istana.

Let's block ads! (Why?)