Menang Undian MINI Cooper, Ini Biaya yang Harus Dikeluarkan - Detikcom

Jakarta - Hanya mengeluarkan kocek Rp 12.000, seorang driver ojol Dedi Heryadi berhasil membawa pulang satu unit MINI Cooper. Ia mengaku hanya iseng untuk ikut 'menyerbu' mobil berharga Rp 700 jutaan tersebut.

Namun untuk benar-benar menggarasikan mobil, Dedi harus menyiapkan beberapa biaya lagi diantaranya adalah pajak mobil (PKB), biaya balik nama, biaya penerbitan, biaya administrasi STNK, biaya pendaftaran, dan pengurusan surat-surat lain.

Menariknya, Dedi tidak akan dikenai pajak hadiah. Sebab status MINI Cooper tadi didapat melalui proses jual-beli seperti pada umumnya.

"Oh, ini bukan hadiah jatuhnya. Jadi pemenang hanya akan membayar pajak mobil dan untuk surat-suratnya saja," terang Public Relation Bukalapak Miftach ketika dihubungi detikOto di Jakarta, Sabtu (15/12/2018).

Bila hanya merujuk pada persyaratan penerbitan STNK, total biaya yang harus disiapkan Dedi adalah sekitar Rp 4,5 jutaan. Hal tersebut meliputi besaran biaya BBN KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), PKB, SWDKLJJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan), Biaya Administrasi STNK, Biaya Penerbitan, dan Biaya Pendaftaran.

Tapi jikalau Dedi harus membayar pajak atas hadiah, maka ia harus menyiapkan kurang lebih Rp 175 jutaan (25 persen dari total jumlah bruto hadiah atau nilai pasar hadiah.

Berikut detil tarif atas Pajak Penghasilan Atas Hadiah dan Penghargaan dikutip dari Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan.

Tarif

- Atas hadiah undian dikenakan PPh sebesar 25% (duapuluh lima persen) dari jumlah bruto hadiah atau nilai pasar hadiah berupa natura dan bersifat final.

Atas hadiah atau penghargaan, perlombaan, penghargaan dan hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan lainnya, dikenakan PPh dengan ketentuan sebagai berikut :

* Dikenakan PPh pasal 21 sebesar tarif PPh pasal 17 Undang-undang PPh, bila penerima Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

*Dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% (duapuluh persen) dan bersifat final dari jumlah bruto dengan memperhatikan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, bila penerima Wajib Pajak Luar Negeri selain BUT.

*Dikenakan PPh pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah penghasilan bruto, bila penerima Wajib Pajak badan. (ruk/lth)

Let's block ads! (Why?)