Dana Desa Penting Untuk Pemerataan Anggaran

\ News \ Solo Metro

SOLO, suaramerdeka.com - Program dana desa penting dilakukan untuk pemerataan uang hingga di daerah. Selama ini, kata ekonom dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Lukman Hakim, uang hanya berputar di perkotaan. Dengan adanya dana desa diharapkan bisa lebih merata.

Menurut dia, dana desa juga untuk memastikan proyek infrastruktur di pedesaan berjalan baik. Seperti pembangunan jalan, jembatan, dan talud sungai dengan melibatkan masyarakat pedesaan. Dengan terbangunnya infrastruktur itu antara lain diharapkan bisa memajukan BUMDes dan program lain sehingga pada gilirannya meningkatkan pendapatan desa.

"Seperti 'one village one product' atau 'one village one tourism'," kata Wakil Dekan Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNS itu memberi contoh, Sabtu (12/1).

Meski demikian, kata dia, penggunaan dana desa juga dipastikan akuntanbilitas dan transparansinya terjaga mengingat belum semua aparat desa paham dengan pengelolaan danna desa. Dan untuk memastikan dana desa ini terkelola dengan baik, setiap kepala desa terpilih jugga harus menyiapkan rencana pembangunan jangka-menengah desa desa lima tahun ke depan.

Kendalanya, kata dia, memang belum semua calon kepala desa mahir. Masih banyak yang awalnya meniru desa lain yang lebih baik.

"Oleh karena itu, untuk memastikan kepala desa menyusun RPJMDes dengan baik, pemerintah kabupaten harus aktif melakukan pendampingan dan pelatihan," jelasnya

Lebih lanjut Lukman mengatakan, dari awal penerapan dana desa mulai 2014, sejauh ini program yang dijalankan berjalan cukup baik, terbukti dari minimnya kasus menyangkut pengelolaan dana desa. Menutut dia, kesuksesan program tersebut juga terlihat dari meningkatnya anggaran yang dialokasikan untuk dana desa di Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Kalau tahun lalu kan sudah naik menjadi Rp 60 triliun. Artinya ini berjalan baik," katanya.

Pihaknya berharap, masyarakat jangan terlalu reaktif terhadap kesalahan kelola dana desa yang mungkin terjadi. Bisa jadi itu terjadi karena ketidakmampuan aparat desa dalam melakukan pengelolaan. Karena itu, pelatihan harus intens dilakukan.

(Langgeng Widodo/CN42/SM Network)

Berita Terkait

Let's block ads! (Why?)