Lurah se-Surabaya akan Dilatih Mengelola Dana Desa - Jawa Pos

JawaPos.com- Pemerintah Kota Surabaya akan menyiapkan pelatihan bagi seluruh lurah se-Kota Pahlawan. Setiap lurah akan mendapat sertifikat pengelolaan barang dan jasa.

Pelatihan itu bertujuan untuk memanfaatkan dana desa yang diwacanakan Presiden Joko Widodo. Hanya saja, pemkot belum bisa merinci berapa nominal dana desa yang diterima dari pemerintah pusat.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, aturan pengelolaan dana desa oleh lurah di Surabaya akan berbeda dengan lurah di desa. Bedanya, aturannya akan mengikuti UU pengelolaan keuangan pemkot.

"Karena lurah ini aparat kami. Kalau lurah yang di desa itu bukan aparatur sipil negara (ASN). Jadi, kami akan cek juknis (petunjuk teknisnya)," kata Risma di Balai Kota Surabaya, Senin (31/12).

Untuk itu, Risma berharap tidak ada lurah yang terjerat masalah hukum karena salah mengelola anggaran tersebut. Sebab, pemkot akan menggunakan anggrannya untuk melanjutkan pembangunan. Antara lain, pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan.

Untuk infrastruktur, pemkot masih harus melanjutkan proyek yang belum selesai. Salah satunya, proyek box culvert di Jalan Banyu Urip. Ada juga proyek pembangunan 4 kamar kemoterapi di RS dr. Soewandhi yang rencananya akan dikebut tahun depan.

Pemkot juga akan membangun Jembatan Wonokromo serta menyelesaiakan Jalur Lingkar Timur dan Lingkar Barat. Untuk itu, Risma tidak ingin kesalahan dalam pengaturan dana anggarannya.

"Nggak tahu, dapat anggaran atau nggak. Kalau nggak dapat, yo wis. Tapi kalau tiba-tiba dapat, trus pengelolaannya nggak siap, ya berat. Makanya, kami siapkan (training untuk lurah)," tambah perempuan asal Kediri itu.

(HDR/JPC)

Let's block ads! (Why?)