Penerbitan IUPK Freeport Tunggu Penyelesaian Masalah Lingkungan

Sebelumnya, PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) menahan pembayaran untuk pembelian 41,64 ‎ persen ‎saham PT Freeport Indonesia, meski sudah memperoleh modal dari ‎penerbitan global bond sebesar USD 4 miliar.

Direktur Utama Inalum‎ Budi Gunadi Sadikin mengatakan, saat ini Inalum telah memegang uang untuk membeli saham Freeport Indonesia agar genap dimiliki 51 persen, namun pembayaran belum dilakukan.

Sebab ‎perusahaan tersebut masih menunggu proses peralihan status dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diterbitkan pemerintah.‎

"Begitu ESDM siap mengeluarkan izin, uang sudah ada," kata Budi di sela diskusi di Jakarta, Jumat 16 November 2018.

Menurut Budi, pembayaran saham harus berbarengan dengan penerbitan status IUPK, ‎dia berharap Freeport Indonesia segera berdiskusi dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), agar segera menyelesaikan masalah yang mengganjal penerbitan status IUPK.

"Sama-samalah, seharusnya berbarengan. Freeport mesti diskusi dengan ESDM dan lingkungan untuk bisa menyelesaikan urusan antara mereka. Ntar kalau udah selesai kita bayar, uang sudah ada," tutur Budi.‎

Budi menegaskan, Inalum siap setiap waktu melunasi pembayaran 41,64 ‎ persen ‎saham Freeport Indonesia senilai USD 3,85 miliar. Namun dia tidak bisa memastikan targetnya, karena masih menanti‎ pemenuhan syarakat untuk mengubah status menjadi IUPK.

‎"Targetnya mesti tanya ke sana. Kalau kita Inalum, anytime siap," ujar dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dan Freeport Mc Moran Inc menyepakati pokok-pokok pelepasan saham (divestasi) 41,64 persen PT Freeport Indonesia. Langkah ini untuk menggenapi 51 persen saham oleh pihak nasional.

Let's block ads! (Why?)