Presiden Jokowi Menyatakan Tol Suramadu Gratis agar Angka Kemiskinan di Madura Turun

SURYA.co.id | SURABAYA - Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) resmi menjadi jalan umum.

Sebelumnya, jembatan tersebut dioperasikan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui Cabang Surabaya-Gempol.

Dengan berubah statusnya menjadi jalan umum nontol, masyarakat tidak lagi dikenakan tarif tol untuk melewati jembatan sepanjang 5,4 km tersebut.

Baca: Kisah Mike Tyson, Brexit hingga Kemenangan Donald Trump Warnai Rakernas TKN Jokowi-KH Maruf Amin

Baca: Begini Nasib Petugas Tol Suramadu usai Digratiskan Presiden Jokowi

Baca: Dikritik para Politisi, Begini Tanggapan Presiden Jokowi soal Tol Suramadu Gratis

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pembebasan tarif Jalan Tol Jembatan Suramadu di tengah jembatan tersebut, Sabtu (27/10/2018).

Peresmian Tol Suramadu gratis ini juga turut dihadiri oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Kepala BPJT Herry Trisaputra Zuna, dan Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani.

Dalam sambutannya, Jokowi menyampaikan, atas masukan dari berbagai elemen masyarakat, tarif tol Suramadu mengalami penyesuaian beberapa kali, seperti tahun 2015 dan 2016.

Baca: Mobil Patwal Polisi Ringsek usai Tabrakan dengan Toyota Avanza di Jember

Baca: 225 Warga Lumajang Promosi Pariwisata melalui Ekspedisi Ranu Kumbolo

“Tetapi, dari kalkulasi yang kita lihat belum memberikan dampak ekonomi bagi Madura. Kalau kita lihat ketimpangan kemiskinan, angka-angka yang bila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Jawa Timur, misalnya Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo, angka kemiskinannya 4-6,7 persen. Di Madura, angka kemiskinan masih berkisar 16-23 persen,” ujarnya.

Oleh sebab itu, atas usulan-usulan tokoh-tokoh masyarakat dan agama, Pemerintah memutuskan Tol Suramadu gratis per Sabtu, 27 Oktober 2018, mulai pukul 16.28 WIB, dan seterusnya.

“Kami harapkan dengan menjadi jembatan nontol, pertumbuhan ekonomi Madura semakin baik. Investasi datang semakin banyak, properti, pariwisata, semuanya makin berkembang," katanya.

"Memang selama ini, dengan jembatan tol ini tadinya negara mendapat pemasukan. Tapi, itu tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi yang kita inginkan di kabupaten-kabupaten di Madura. Sekali lagi, ini adalah keputusan sebagai bentuk rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, utamanya bagi Madura,” ungkapnya.

Let's block ads! (Why?)