Penyaluran KPR Subsidi FLPP Terhambat Lahan dan Perizinan

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Perumahan Rakyat pekan lalu mengumpulkan seluruh bank daerah di Surabaya. Agendanya adalah terkait perkembangan terkini penyaluran rumah subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Sampai September 2018, penyaluran kredit kredit pemilikan rumah (KPR) FLPP memang masih jauh dari target. Kementerian PU dan perumahan Rakyat mencatat, dari target penyaluran KPR FLPP 60.000 unit sampai akhir tahun, pada September 2018 baru tercapai 17.000 u unit.

"Kami evaluasi bank yang belum mencapai target KPR subsidi awal bulan ini," kata Lana Winayanti, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Senin (1/10).

Ada tiga kendala ketika bank menyalurkan KPR subsidi FLPP. "Pertama ketersediaan lahan murah, kedua jumlah pengembang terbatas dan ketiga perizinan dari pemerintah kota dan kabupaten," kata Ferdian Satyagraha, Direktur Keuangan Bank Jawa Timur (Jatim), Senin (1/10).

Bank Jatim sendiri mengaku sudah mencapai target penyaluran KPR ini yaitu 600 KPR FLPP di pertengahan 2018. Sehingga oleh pemerintah, target untuk Bank Jatim dinaikkan menjadi 1200 unit rumah.

Sampai Agustus 2018, Bank Jatim sudah menyalurkan pembiayaan 789 unit rumah subsidi FLPP. Untuk mencapai target, Bank Jatim akan mengoptimalkan cabang dengan potensi daerah tanah yang memungkinkan. Selain itu bank pembangunan daerah (BPD) ini akan melakukan sosialisasi bersama dinas terkait.

Terkait penyaluran kredit KPR subsidi, Bank BNI mengaku sudah melampaui target pemerintah. Tambok P Setyawati, Direktur Bisnis Ritel BNI mengatakan target awal ke BNI adalah 1.374 unit rumah. "Sudah terlampaui di Juli 2018 sebesar 1.407 unit," kata Tambok Selasa (2/10).
Selain BNI, Bank Sumut juga mencatat realisasi penyaluran kredit KPR FLPP sebesar 1934 unit dari target 3050 unit atau sebanyak 63%. Saat ini tercatat ada 43 bank penyalur FLPP

Tawaran Menggiurkan dari Obligasi Ritel Terbaru

Pemerintah kembali memanjakan investor ritel. Belum genap sebulan dari penerbitan saving bond ritel seri 4 (SBR004), pemerintah kembali menawarkan instrumen serupa yakni obligasi negara ritel (ORI) seri ORI015.

Direktur Surat Utang Negara (SUN) Kementerian Keuangan Loto Srinaita Ginting mengatakan, ORI015 bakal dijajakan mulai 4 Oktober hingga 25 Oktober 2018. Pemerintah juga royal memberi kupon ORI kali ini, yakni sebesar 8,25%, lebih tinggi ketimbang SBR004 yang memberikan imbalan minimal 8,05%. Tapi, kupon ORI015 di bawah ORI terbitan di bawah tahun 2016 (lihat tabel).

Let's block ads! (Why?)