Jokowi dan Bensin Premium, Naik Segan Subsidi Tak Mau

Jakarta, CNBC Indonesia- Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara soal rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), utamanya jenis Premium. Setelah pemerintah menghitung ulang, Presiden Jokowi memutuskan sudah tidak ada lagi kenaikan BBM di tahun ini.

Presiden mengakui, awalnya pemerintah memang menginginkan agar harga bahan bakar minyak (BBM) semuanya naik. Kebijakan tersebut sedianya akan diputuskan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia yang terus membumbung tinggi, tetapi niat tersebut diurungkan pemerintah dan diputuskan hanya Pertamax dan Dex Series yang dinaikkan harga jualnya.

[Gambas:Video CNBC]

"Soal kenaikan harga BBM, tidak hanya Premium saja, Pertamax, Dex series, dan lain-lain, itu sudah kami bicarakan sejak sebulan lalu, dan sudah kami putuskan naik. Naik, karena memang harga ICP (Indonesia Crude Price), Brent, juga naik," ujar Jokowi di kompleks Istana Bogor, Sabtu (13/10/2018).

Namun, lanjutnya, setelah melakukan perhitungan dengan angka-angka yang realistis, hasilnya tidak signifikan. Sebab BBM menyangkut kepentingan dan kebutuhan rakyat, dengan dinaikkannya harga BBM nanti bisa menjadikan konsumsi itu menjadi lebih rendah.

Presiden Jokowi menjelaskan, dalam pembicaraan tersebut, tentu sudah dilakukan perhitungan, bagaimana nanti inflasi, bagaimana nanti daya beli, bagaimana nanti pertumbuhan ekonomi, kemudian berapa besar keuntungan di Pertamina tergerus.

"Dan terakhir saya hitung balik, dapat data banyak, meskipun sebelumnya dalam rapat sudah dipaparkan. Saya hitung balik, karena ini menyangkut kepentingan rakyat, menyangkut kebutuhan rakyat, yang nanti bisa menjadikan konsumsi itu menjadi lebih rendah," ujar Presiden.

"Oleh sebab itu kemarin saya dapat laporan dari Pertamina, berapa sih kalau kita naikan segini, dihitung lagi keuntungan tambahan di Pertamina? Tidak signifikan! Sudah saya putusin Pertamina batal (naikkan Premium)," ujarnya.

Presiden pun menekankan, sudah tidak ada lagi kenaikan BBM di tahun ini. Dengan hitung-hitungan tersebut, dan angka-angka realistis, kenaikan BBM sudah dibatalkan.

"Sudah saya batalkan dengan hitung-hitungan, dengan angka-angka yang sangat realistis, tapi tanyakan teknisnya ke Dirut Pertamina (Nicke Widyawati)," tandas Presiden Joko Widodo.

Memang, mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium merupakan dilema tersendiri bagi pemerintah. Pro dan kontra selalu terjadi jika ada perubahan, belum lagi risiko lain yang bisa menggerogoti neraca perdagangan dan nilai tukar rupiah.

Pengamat menganalogikan kebijakan mempertahankan harga Premium ibarat racun bagi pemerintah. Hal ini disampaikan oleh pengamat energi dan ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi.

"Saya katakan, Premium ini racun bagi pemerintah, siapapun pemerintahannya, bahkan Soeharto sekalipun, beliau jatuh setelah tidak lama dia menaikkan harga BBM. Premium merupakan racun makanya perlu dihapuskan," ujar Fahmy kepada media saat dijumpai dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (13/10/2018).

Lebih lanjut, Fahmy mengatakan, pemerintah harus berkomitmen menghapus Premium, caranya dengan melakukan bridging ke Pertalite, atau membuat harga Premium dilepas sesuai mekanisme harga pasar, seperti Pertamax. Sehingga harganya bisa naik dan turun.

Oleh karena itu, kata Fahmy, setelah berpindah ke Pertalite, mungkin tinggal sedikit pengguna Premium, pada saat itulah Premium harus dihapuskan, karena selalu menimbulkan masalah, tidak hanya lingkungan tetapi juga keuangan.

"Bagaimanapun juga, Premium ini jadi masalah dari waktu ke waktu. Jangka pendeknya memang tidak apa menahan kenaikan harganya, tetapi perlu ada roadmap jangka panjang hapus Premium, dan ganti dengan energi baru, terbarukan, yang sumber dayanya dari dalam negeri, sehingga tidak perlu impor," pungkas Fahmy.

Sebelumnya, pada Rabu (10/10/2018) pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan sempat mengumumkan menaikkan harga Premium. Namun dalam jeda satu jam kebijakan tersebut diumumkan dibatalkan.

"Sesuai arahan bapak Presiden rencana kenaikan harga premium di Jamali menjadi Rp 7.000/liter dan di luar Jamali menjadi Rp 6.900/liter, secepatnya pukul 18.00 hari ini, agar ditunda dan dibahas ulang sambil menunggu kesiapan PT Pertamina," ujar Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/10/2018).

Premium memang bensin yang bisa disebut setengah-setengah. Sejak 2015, bensin ini tak lagi masuk kategori subsidi dan dibiayai oleh APBN. Tapi, harga bensin juga tak lepas intervensi pemerintah, meski harga minyak merangkak naik harga bensin RON 88 ini tak berubah. Alhasil, selisih nilai jual di pasar ditanggung langsung oleh distributor yakni PT Pertamina (Persero).

(gus/gus)

Let's block ads! (Why?)