Sri Mulyani Akui Dana Penambal Defisit BPJS Kesehatan Belum Cair Hari Ini

Produsen rokok dalam negeri mendukung langkah pemerintah memanfaatkan cukai rokok untuk menambal defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan atau BPJS Kesehatan.

Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Ismanu Soemiran, mengatakan hal ini membuktikan jika pemerintah memberikan prioritas terhadap masalah kesehatan masyarakat.

‎Selain itu, pemanfaatan dana cukai untuk kesehatan ini juga dinilai masih relevan dengan karakteristik regulasi Industri Hasil Tembakau (IHT) yang mengedepankan kepentingan masyarakat.

"Karakteristik IHT di Indonesia itu berbeda dengan IHT di mana pun. Sebab, di Indonesia mayoritas jenis kretek kuat berakar dalam kultur sosial ekonomi Nusantara, perkebunan tembakau, cengkeh dan rempah-rempahnya dihasilkan dari perkebunan rakyat," ujar dia di Jakarta, Sabtu (22/9/2018).‎

Dia menuturkan, sebagai asosiasi yang menaungi industri kretek nasional, GAPPRI berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dalam pembiayaan kesehatan masyarakat.‎ ‎

"Kepedulian terhadap kesehatan masyarakat dengan menyalurkan sebagian hasil pajak daerah retribusi daerah (PDRD) ke BPJS adalah paling tepat, dan terkoordinasi," lanjut dia.

Ismanu mengungkapkan, PDRD merupakan pajak tambahan yang wajib bayar bagi penikmat rokok, meski sudah bayar cukai dan PPN wajib serta ditambah dengan 10 persen PDRD. Pajak jenis ini tidak didapatkan di komoditas lain.

"Kontribusi lain seperti ada pabrik kretek yang membangun bandara bertaraf nasional yang kelak diserahkan ke negara. Ada lagi pabrik kretek yang menanam pohon peneduh sepanjang ratusan kilometer bagi keindahan dan kesejukan lingkungan," ujar dia.

Let's block ads! (Why?)