Penjelasan BPS Soal Angka Angka Kemiskinan yang Diperdebatkan

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) akhirnya buka-bukaan soal data angka kemiskinan yang per Maret 2018 berada di posisi paling rendah sepanjang sejarah. Data ini sebelumnya diperdebatkan oleh banyak kalangan yang seolah bahwa angka tersebut salah.

Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan bahwa metode penghitungan yang dilakukan BPS masih sama dengan yang diterapkan sejak 1976.

"BPS menghitung angka kemiskinan itu sudah lama sekali, tepatnya sudah sejak 1976, metodologi yang diterapkan tetap sama yaitu menggunakan basic needs approach yaitu metodologi kebutuhan masyarakat," kata Suhariyanto saat berbincang dengan detikFinance, Jakarta, Jumat (10/8/2018).

Pria yang akrab disapa Kecuk ini pun mengatakan, metode pengukuran berdasarkan kebutuhan masyarakat ini bukan BPS yang membuatnya, melainkan Bank Dunia dan sudah diadopsi dengan negara-negara berkembang lainnya seperti Vietnam, Thailand.

Sehingga, kata Kecuk, metode penghitungan angka kemiskinan di Indonesia mulai dari Presiden Soeharto sampai Presiden Jokowi tetap sama.

"Jadi metodologinya sama sejak 1976 sampai sekarang, tetapi pada 1998 ketika terjadi krisis metode itu kita sempurnakan untuk cakupan komoditasnya, jadi metodologinya siapapun presidennya tidak pernah berubah," jelas dia.

Dia menceritakan, angka kemiskinan pada 1976 persentasenya 40% dari total penduduk di Indonesia. Sejatinya angka tersebut mengalami penurunan hingga 1996 menjadi 11,3%. Namun, angka tersebut kembali naik pada saat krisis 1998 menjadi 24%.

"Sesudah itu pelan-pelan turun, lalu untuk beberapa tahun juga ada kenaikan, misalnya 2006, lalu turun lagi sampai terakhir BPS merilis datanya posisi Maret 2018 di mana angka kemiskinan persentasenya 9,82% atau 25,95 juta orang," jelas dia. (hek/dna)

Let's block ads! (Why?)