Mendagri Minta Tambahan Anggaran Blanko e-KTP

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghadiri pertemuan internal dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Dalam pertemuan tersebut, Tito meminta agar Kementerian Keuangan menambah anggaran blanko e-KTP 2020.

"Kita bahas berkaitan dengan masalah anggaran blanko e-KTP, yang kita perkirakan tahun 2020 itu tidak cukup sampai dengan akhir tahun," ujar Tito saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Tito memperkirakan, anggaran yang ada saat ini hanya cukup memenuhi kebutuhan penyediaan e-KTP sampai Juni 2020. Padahal, sejak awal tahun banyak masyarakat yang kehilangan identitas akibat adanya bencana banjir.

"Kami juga sudah ingatkan dari awal diperkirakan bulan 5 dan 6 itu habis blanko e-KTP dengan anggaran yang sudah disediakan Kemenkeu. Sehingga minta agar ditambah," paparnya.

Kemendagri dalam waktu dekat akan mengirimkan surat resmi terkait pernambahan anggaran tersebut. "Beliau sampaikan agar berikan surat resmi, kami akan kirimkan surat resmi dengan detailnya berapa kebutuhannya," kata Tito.

2 dari 3 halaman

30 Juta Balnko e-KTP

Menteri Tito Rapat Kerja dengan Komisi II DPR — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (26/11/2019). Rapat membahas pergeseran anggaran Kemendagri 2019 dan kebutuhan anggaran blangko e-KTP. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tersebut menambahkan, penambahan anggaran blangko merupakan hal yang sangat penting. Untuk tahun ini saja ada sebanyak 30 juta keping blangko e-KTP yang harus dipenuhi.

"Ini kan penting, seperti banjir kemarin ada yang kehilangan KTP, KK, ini Dirjen Dukcapil untuk bantu masyarakat yang kehilangan dokumen-dokumen tersebut secara gratis. Ini sudah berjalan. Otomatis akan bertambah lagi kebutuhannya. Ini kepentingan publik, kepentingan rakyat," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman