Pemerintah Klaim Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tak Pengaruhi Masyarakat Miskin - Hiburan Akurat

AKURAT.CO Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bahwa kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan ini tidak akan mempengaruhi penduduk miskin dan tidak mampu.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Nufransa Wira Sakti menjelaskan saat ini, sebanyak 96,6 juta penduduk miskin dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat (APBN) yang disebut Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Sementara 37,3 juta jiwa lainnya iurannya dibayarkan oleh Pemda (APBD) melalui kepesertaan penduduk yang didaftarkan oleh Pemda (yang terkadang disebut juga PBI Daerah). Dengan demikian, ada sekitar 134 juta jiwa yang iurannya dibayarkan oleh APBN dan APBD.

baca juga:

"Sementara untuk pekerja penerima upah, baik ASN Pusat/Daerah, TNI, POLRI maupun pekerja swasta, penyesuaian iuran akan ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja," katanya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (8/9/2019).

Nufransa melanjutkan khusus untuk peserta mandiri Kelas 3 hanya akan naik menjadi sebesar Rp42 ribu, sama dengan iuran bagi orang miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayar oleh Pemerintah. Bahkan bagi peserta mandiri Kelas 3 yang merasa tidak mampu dengan besaran iuran ini, dan nyata-nyata tidak mampu, dapat dimasukkan ke dalam Basis Data Terpadu Kemensos, sehingga berhak untuk masuk PBI yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah.

Disisi lain, kenaikan Kelas 2 dan Kelas 1 juga dipertimbangkan dalam batas kemampuan bayar masyarakat (ability to pay). Dalam hal ada peserta yang merasa benar-benar berat membayar, bisa saja peserta yang bersangkutan melakukan penurunan kelas, misalnya dari semula Kelas 1 menjadi Kelas 2 atau Kelas 3; atau dari Kelas 2 turun ke Kelas 3.

"Ditegaskan sekali lagi bahwa ada sekitar 134 juta jiwa yang iuran BPJSnya dibayarkan oleh pemerintah melalui APBN dan APBD," lanjutnya.

Penjelasan ini juga menepis soal isi surat terbuka untuk Menteri Keuangan dari Edi Mulyadi yang menyatakan bahwa pemerintah abai terhadap rakyat yang tidak mampu dalam BPJS kesehatan.

"Tolong berikan data lain yang valid kalau ada. Sesuai dengan janji para pendiri bangsa, Pemerintah akan selalu memikirkan kesehatan masyarakat, khususnya yang tidak mampu," tegasnya.[]

Let's block ads! (Why?)