Pemerintah Mau Bayar Utang Subsidi ke Pertamina Tahun Ini - detikFinance

Jakarta - PT Pertamina (Persero) mengaku sudah mendapatkan komitmen pembayaran piutang subsidi BBM tahun ini. Kompensasi itu berdasarkan penjualan Premium dan solar yang di bawah rata-rata pada 2017 dan 2018.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, bahwa pemerintah sudah menyatakan janji akan membayarkan kompensasi tersebut tahun ini. Namun itu tergantung dari kondisi APBN.

"Ada (janji pemerintah bayar kompensasi), tergantung dari APBN itu kan. Semua yang subsidi ya begitu," ujarnya di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (10/6/2019).

Jika pemerintah tidak melunasi kompensasi itu, maka di laporan keuangan Pertamina tahun ini akan dicatatkan lagi sebagai piutang.

"Iya biasa aja. Semua yang subsidi pasti begitu, lewat APBN, yang mengatur Kemenkeu," ujarnya.

Meski begitu, Nicke menegaskan, bahwa piutang kompensasi pemerintah itu tidak akan mengganggu keuangan Pertamina. Dia juga menegaskan pencatatan piutang dan kompensasi pemerintah itu yang akhirnya mendongkrak laporan keuangan, sudah disetujui terlebih dahulu oleh pemerintah.

"Itu sudah persetujuan. Semua angka itu persetujuan oleh pemerintah dulu. Makanya tahapannya audit BPK, persetujuan pemerintah ada Kementerian BUMN, Kementerian ESDM. Sudah oke kemudian kita sampaikan ke KAP kita finalisasi kemudian diajukan ke pemegang saham disahkan di RUPS," tutupnya.

Mengutip CNN Indonesia, utang pemerintah ke Pertamina mencapai US$ 2,92 miliar atau sekitar Rp 41,6 triliun, dengan asumsi rata-rata kurs 2018 Rp 14.246 per dolar AS.

Utang tersebut kemudian diakui dalam laporan keuangan dan mendongkrak pendapatan perseroan sepanjang tahun lalu.

Berdasarkan laporan laba/rugi perseroan, piutang atas pengakuan pendapatan selisih harga terdiri dari piutang pada 2017 sebesar US$ 1,04 miliar dan 2018 sebesar US$ 1,88 miliar. Piutang tersebut sudah mengalami penyesuaian dari hasil audit BPK. Sementara dalam hitungan Pertamina sebelumnya, piutang pemerintah mencapai US$ 3,9 miliar.

Pertamina sebelumnya menghitung kekurangan penerimaan atas selisih harga penyaluran solar 2018 senilai Rp 25,13 triliun atau setara US$ 1,73 miliar. Kemudian, kekurangan penerimaan atas penyaluran Premium Non Jawa, Madura, Bali 2018 senilai Rp 13,35 triliun (US$ 921,87 miliar). Selanjutnya, selisih harga solar 2017 sebesar Rp 18,08 triliun (US$ 1,25 miliar).

Kompensasi yang berasal dari selisih harga ketetapan dengan harga keekonomian formula ini meningkatkan pos pendapatan usaha dari aktivitas operasi lainnya sebesar 428% dari US$ 740,1 miliar menjadi US$ 3,91 miliar.

Peningkatan pos pendapatan tersebut berkontribusi pada tumbuhnya total penjualan dan pendapatan usaha lainnya sebesar 25,9% dari US$ 46 miliar menjadi US$ 57,93 miliar. (das/ara)

Let's block ads! (Why?)