Plt Bupati Malang Wanti-wanti Dana Desa Jangan Buat Kepentingan Pribadi - Surya Malang

SURYAMALANG.COM, KEPANJEN - Kejaksaan Negeri Kepanjen turut mengawasi penggunaan dana desa dan aset daerah.

Hal tersebut dimulai dengan penandatanganan MoU antara Kejari Malang dan seluruh Kades se-Kabupaten Malang di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jalan Agus Salim, Kota Malang, Senin (25/3/2019).

Kepala Kejari Malang, Abdul Qohar, menegaskan, pihaknya bersedia memberikan pendampingan serta bimbingan teknis mengenai cara mengelola dana desa yang mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.

“Kami siap melakukan pengawalan, kami terbuka bagi pemerintah desa jika dalam pengelolaan ADD ataupun DD. Kalau mendapatkan kendala, jangan segan untuk melakukan konsultasi kepada kami," tutur Qohar.

Qohar juga mewanti-wanti agar seluruh kades selalu mematuhi saran dari inspektorat yang melakukan pengawasan.

"Jika Inspektorat ada temuan, kemudian memberikan saran, itu wajib dijalankan. Tapi jika bandel, dan temuan itu menyalahi aturan hukum, kami pun akan melakukan langkah represif, yaitu menangkap," tegas Qohar.

Di sisi lain, Plt Bupati Malang Muhammad Sanusi menerangkan bentuk pendampingan yang diberikan Kejari Kepanjen yakni berupa sosialiasi penggunaan dana desa maupun alokasi dana desa, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sanusi juga tidak akan memberikan pembelaan kepada kepala desa yang nakal, atau berurusan dengan hukum, karena menggunakan ADD atau DD untuk keperluan pribadi.

Sanusi menyebut, peringatan itu juga berlaku kepada pihak perusahaan daerah. Para pengelola perusahaan daerah harus bisa mengelola keuangan dengan baik, dan melaporkannya dengan rinci.

"Saya ingatkan kembali kepada seluruh desa jangan main-main saat menggunakan keuangan desa. Contohnya, dana desa tidak boleh digunakan membeli mobil untuk kepentingan pribadi kepala desa tersebut," tegasnya.

Let's block ads! (Why?)