Pasokan Rumah Subsidi Kurang? Ini Kata Pengembang - Okezone

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut pembangunan rumah subsidi dalam dua bulan ini tersendat. Hal tersebut disebabkan karena para pengembang banyak yang menahan pasokannya menunggui kenaikan harga hunian.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Harry Endang Kawidjaja mengatakan, pihaknya sama sekali tidak menahan pasokan rumah khusus Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sekalipun saat ini harga rumah subsidi belum dinaikan.

BERITA TERKAIT +

"Mungkin saja ada yang menahan, tapi kita enggak ada perintah (ke anggota asosiasi) untuk menahan," ujarnya kepada Media di Jakarta, Kamis (7/3/2019).

Bagi pengembang, jika menunda-nunda pasokan maka akan berdampak pada kinerja pengembang itu sendiri. Apalagi pemerintah juga tidak mematok jumlah yang akan dibantu dengan skema subsidi ini.

"Kalau kita tunda (pembangunannya) lebih parah lagi," ucapnya.

Sebagai informasi, untuk informasi pada tahun ini, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR mendapat alokasi penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp 7,1 triliun.

Anggaran tersebut berasal dari alokasi DIPA sebesar Rp 5,2 triliun ditambah dengan proyeksi pengembalian pokok sebesar Rp 1,9 triliun. Adapun sasaran penyaluran dana tersebut untuk 68.858 unit rumah.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid sebelumnya mengatakan, pembangunan hunian subsidi tersendat akibat pengembang yang masih menunggu kepastian harga jual baru dari pemerintah.

"Jadi sekarang ini memang masih ada gejala pengembang menahan stok karena menunggu kenaikan harga. Ini enggak betul. Saya imbau pengembang, ayolah jangan begitu untuk MBR," ucapnya.

Dia mengatakan, harga yang berlaku sejak tahun 2018 masih cukup relevan, seraya menunggu perubahan yang sedang dibahas oleh Kementerian PUPR bersama Kementerian Keuangan. Perubahan skema harga rumah MBR akan berlaku untuk tahun 2019 dan 2020.

Oleh karena itu, dia mendesak pengembang agar terus membangun rumah MBR. Partisipasi mereka dibutuhkan dalam membantu mewujudkan target Program Sejuta Rumah.

"Sedang dibahas bersama Menteri Keuangan, sedang harmonisasi. Ini untuk dua tahun, yaitu 2019 dan 2020," kata dia.

(rhs)

Let's block ads! (Why?)