Top 3: Seleksi PPPK Bisa Tuntaskan Masalah Honorer?

Liputan6.com, Jakarta - Kabar baik bagi yang berminat menjadi abdi negara. Usai seleksi penerimaan CPNS 2018 berakhir, pemerintah akan merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Bahkan beleid yang mengatur hal ini sudah terbit pada Desember 2018. Yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Aturan ini membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi berbagai kalangan. Dengan menjadi payung hukum bagi mekanisme berbasis merit untuk merekrut para profesional, masuk ke dalam birokrasi dengan batas usia pelamar yang lebih fleksibel dibanding CPNS, di antaranya para diaspora dan profesional swasta. PPPK dapat mengisi Jabatan Fungsional (JF) dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) tertentu sesuai kompetensi masing-masing.

Tenaga honorer juga tak luput dari naungan PP ini. Terutama yang telah melampaui batas usia pelamar PNS, untuk menjadi PNS dengan status PPPK.

Informasi mengenai seleksi PPPK menjadi artikel paling dicari pembaca. Lengkapnya berikut 3 artikel terpopuler di kanal bisnis Liputan6.com:

1. HEADLINE: Pemerintah Rekrut PPPK, Bagaimana Nasib Honorer?

Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan digelar pada akhir Januari 2019 dan setelah Pilpres. Diharapkan skema PPPK juga dapat menjadi salah satu mekanisme penyelesaian tenaga honorer berbasis seleksi berbasis sistem merit sehingga mampu menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru.

“PPPK terbuka untuk seluruh profesi ahli yang dibutuhkan secara nasional dan sangat berpeluang untuk tenaga honorer yang telah lama mengabdi, juga bagi para Diaspora yang kehadirannya dalam birokrasi diharapkan dapat berkontribusi positif bagi Indonesia,” tutur dia.

Selengkapnya baca di sini!

Let's block ads! (Why?)