Subsidi Tol Laut Turun 50 Persen - BeritaSatu

Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemhub) menyediakan anggaran subsidi angkutan tol laut senilai Rp 222 miliar pada 2019. Angka tersebut mengalami penurunan sekitar 50 persen dibandingkan anggaran subsidi tol laut pada 2018 senilai Rp 447 miliar.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemhub Wisnu Handoko menjelaskan, pada tahun ini terdapat 18 trayek tol laut dengan perincian lima trayek dioperasikan oleh PT Pelni, dua trayek dioperasikan oleh PT ASDP Indonesia Ferry, dan empat trayek dioperasikan oleh PT Djakarta Lloyd melalui penugasan. Sedangkan, tujuh trayek lainnya dioperasikan oleh perusahan pelayaran swasta melaui mekanisme pelelangan umum.

“Namun pada tahun ini anggaran subsidi angkutan tol laut mengalami penurunan sekitar 50 persen dari sebelumnya tahun 2018 sebesar Rp 447,6 miliar menjadi Rp 222 miliar pada tahun 2019,” ujar Wisnu dalam keterangannya, Kamis (17/1).

Sejak program ini dicanangkan pada tahun 2015, terang Wisnu, pelaksanaan program tol laut masih terus dioptimalkan agar dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Dia mengakui, masih ada berbagai kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tol laut.

“Kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program tol laut. Di antaranya, pelayanan kapal tol laut belum sepenuhnya menjangkau daerah terdepan, tertinggal, terluar, dan perbatasan," ujar Wisnu.

Selain itu, tambah Wisnu, kendala lainnya adalah masih minimnya fasilitas bongkar muat di beberapa pelabuhan singgah serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola operasional tol laut.

“Pemerintah bersama pihak terkait berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kapal dan barang yang profesional dan transparan melalui digitalisasi sistem pelayanan pelabuhan,” kata Wisnu.

Selain kendala-kendala tersebut, menurut Wisnu, kurang optimalnya muatan balik juga menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus dicari solusinya. Dari data realisasi muatan berangkat tahun 2018 tercatat mengalami peningkatan menjadi sebesar 229.565 ton dengan total 239 voyage. Sedangkan, untuk realisasi muatan balik tercatat sebesar 5.502 ton.

“Untuk mengoptimalkan muatan balik tersebut berbagai upaya kami lakukan. Salah satunya dengan meningkatkan sinergi antara Kementerian Perhubungan dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, dan pemerintah daerah, melalui program rumah kita atau sentra logistik,” imbuh Wisnu.

Namun demikian, papar Wisnu, secara umum perbandingan biaya angkut menggunakan kapal tol laut jauh lebih efisien dan mampu mengurangi biaya angkut mencapai 50 persen dari biaya angkut kapal komersial. Hal tersebut karena adanya subsidi atau pemerintah.

“Namun pemerintah menyadari bahwa masih banyak masyarakat yang menyamaratakan antara angkutan laut komersial dengan angkutan barang bersubsidi atau tol laut. Padahal terdapat perbandingan biaya angkut yang cukup signifikan di antara keduanya,” ujar Wisnu.

Dia mencontohkan,perbandingan biaya angkut barang di laut dari Surabaya ke Merauke. Jika menggunakan kapal komersial biaya yang dikeluarkan bisa mencapai Rp 10-11 juta, tetapi jika menggunakan kapal tol laut tarif Rp 6 juta.

“Begitu juga dengan biaya angkut ke daerah lain, seperti dari Surabaya ke Manokwari jika dengan kapal swasta biaya yang dikeluarkan antara Rp 11-13 juta, sedangkan dengan kapal tol laut biaya jauh lebih murah sekitar Rp 5,3 juta,” ungkap Wisnu.

Sumber: BeritaSatu.com