Backlog Masih Tinggi, Apersi Kaltara Target Bangun 2.500 Unit Rumah Subsidi Tahun Depan - Tribun Kaltim

Backlog Masih Tinggi, Apersi Kaltara Target Bangun 2.500 Unit Rumah Subsidi Tahun Depan

Laporan wartawan Tribunkaltim.co Muhammad Arfan

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Kebutuhan hunian pribadi di Kalimantan Utara masih tinggi.

Berdasarkan catatan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan, angka backlog kepemilikan rumah di Kalimantan Utara mencapai 41.533 unit pada tahun 2015.

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Provinsi Kalimantan Utara, Mustika Darma bahkan sebelumnya menyebutkan, Tanjung Selor saja mengalami backlog 45 ribu unit, Tarakan 35 ribu unit.

Untuk itu Apersi Kalimantan Utara tahun 2019 kembali menargetkan membangun perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui skema program Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Oh In-kyun Hengkang, Persib Bandung Ingin Mantan Gelandang Bhayangkara FC Paulo Sergio Merapat

Opick Unggah Foto Berdua dengan Beby Silvana, Akui Sudah Menikah dan Mohon Doa

"Kami targetkan 2.500 bisa kita bangun tahun depan," kata Mustika Darma kepada Tribunkaltim.co, Minggu (16/12/2018).

Pembangunan rumah tersebut tuturnya akan disebar di Tanjung Selor, Tarakan, dan Nunukan.

Tahun ini pengembang yang bernaung di bawah Apersi Kalimantan Utara telah menyelesaikan sebanyak 800 unit rumah subsidi dari rencana target 1.500 unit.

BIG MATCH Liverpool Vs Manchester United Nanti Malam, Berikut Prediksi Line-up 2 Tim Derbi Inggris

Inter Milan Vs Udinese Skor 1-0, Luciano Spalletti Puji Mauro Icardi Penyerang Sempurna

Rinci realisasinya, 500 unit di Tarakan, 200 unit di Tanjung Selor, dan 100 unit di Nunukan.

Dengan proyeksi-proyeksi pembangunan rumah yang dipatok tersebut, Mustika Darma berharap pemerintah daerah dapat menjalankan aturan kemudahan memperoleh perizinan.

"Karena ini kan program pembangunan 1 juta rumah bersubsidi. Di mana pemerintah (pusat) telah banyak mengeluarkan regulasi kemudahan perizinan. Sekiranya itu bisa diimplementasikan oleh pemerintah daerah," katanya.

Atribut Partai Demokrat di Pekanbaru Dirusak, AHY Sebut Ada Kelompok Terorganisir di Belakangnya

Kuasa Hukum Benarkan Risty Tagor Telah Menikah Lagi dan Punya Anak dari Seorang Pengacara

Instrumen kemudahan perizinan yang dimaksudkan antara lain Paket Kebijakan Ekonomi ke-13.

Termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mendagri Nomor 648/1026/SJ /2017 serta Surat Edaran Menteri ATR/BPN Nomor 3530/18.400/IX/2017.

"Tetapi seluruh regulasi untuk kemudahan perizinan tersebut belum berjalan sepenuhnya di daerah," ujarnya. (*)

Let's block ads! (Why?)