Setengah Triliun Telah Digelontorkan, Hasil Penggunaan Dana ...

NGAMPRAH, (PR).- Setelah lebih dari tiga tahun digulirkan oleh pemerintah pusat, hasil dari penggunaan dana desa di Kabupaten Bandung Barat masih belum terlihat begitu menonjol. Walaupun demikian, pembangunan di 165 desa di Bandung Barat saat ini sudah lebih merata.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KBB Wandiana mengatakan, saat ini pihaknya masih menginventarisasi hasil-hasil dari penggunaan dana desa di KBB. Meski belum terlihat perubahan yang signifikan, dia menyatakan bahwa penggunaan dana desa selalu dilaporkan.

"(Hasil yang menonjol dari peggunaan dana desa) itu perlu diinventarisir. Itu ada laporannya di Pak Rambey (Bidang Penataan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Desa Dinas PMD), tapi kami belum menginventarisir. Di sana itu ada laporan tentang pertanggungjawaban dalam kaitan dengan program di desa," kata Wandiana di Lembang, Selasa, 6 November 2018.

Dia menjelaskan, penggunaan dana desa ditujukan untuk empat bidang urusan pemerintah desa. Empat bidang tersebut ialah bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan. Di dalam Undang-undang tentang Desa, kata dia, penggunaan dana desa harus berkaitan dengan keempat bidang itu.

"Di dalam UU Desa, indikator itu wajib untuk dilaporkan. Nah, kaitan dengan pelaksanaannya di desa, setiap desa memiliki potensi dan masalahnya masing-masing. Desa-desa di Kecamatan Rongga, misalnya, dana desa pasti lebih banyak digunakan untuk pemberdayaan, buat mengurangi angka kemiskinan," katanya.

Dengan demikian, menurut dia, prioritas setiap desa di KBB dalam menggunakan dana desa tentu berbeda-beda. Hal tersebut pada akhirnya bertujuan untuk peningkatan perekonomian desa. "Jadi, penggunaan desa ini di setiap desa tergantung masalah, sosial budaya, potensi desanya," tukasnya.

Dana desa mulai digulirkan pemerintah pusat sejak 2015. Di Bandung Barat, penyaluran dana desa untuk 165 desa ialah sebesar Rp 53 miliar pada 2015, Rp 119 miliar pada 2016, Rp 152 miliar pada 2017, dan pada 2018 sebesar Rp 183 miliar. Dengan demikian, dalam empat tahun ini, sudah digelontorkan Rp 507 miliar untuk desa-desa di KBB.

Desamart

Sementara itu, Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna mewacanakan pembentukan Desamart pada beberapa tahun mendatang. Di samping untuk menekan pertumbuhan minimarket yang menjamur meski tak berizin, Desamart juga dianggap dapat menjadi solusi yang inovatif bagi pemerintah desa.

"Keuntungan yang diperoleh minimarket kan dibawa ke luar Bandung Barat, karena mayoritas pemiliknya memang orang dari luar. Namun, tidak demikian dengan Desamart, karena keuntungan yang diperoleh akan dirasakan oleh desa. Jadi, uangnya itu tetap berputar di desa," katanya.

Meski begitu, dia mengakui, wacana tersebut masih harus dimatangkan lebih lanjut. Pasalnya, pembentukan Desamart juga memerlukan penyertaan modal dari pemerintah daerah ke pemerintah desa. Hal itu bakal berdampak terhadap APBD KBB.***

Let's block ads! (Why?)