Dana Desa Berikan Dampak Signifikan Terhadap Penurunan Angka Stunting - Tribunnews

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Sekjen Kemendes PDTT), Anwar Sanusi mengungkapkan, empat tahun dilaksanakannya program dana desa telah mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan.

Saat menjadi pembicara pada Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan II Tahun 2018 di Aula Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (27/11/2018), Anwar Sanusi mengatakan, dana desa telah memberikan dua output besar bagi desa.

Baca: Kemendes PDTT Dorong Penerapan Program Inovasi Desa

Di antaranya, untuk menunjang ekonomi masyarakat seperti jalan desa, jembatan, pasar desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Tambatan Perahu, Embung, Irigasi dan Sarana Olahraga.

Selain juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perdesaan seperti penahan tanah, fasilitas air bersih, MCK, Polindes, drainase, PAUD, Posyandu dan sumur.

“Dana desa dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka stunting dari 37 persen menjadi 30 persen,” jelasnya.

Karena itu pula selama empat tahun dilaksanakannya program dana desa telah membangun spirit masyarakat untuk mencintai desa.

“Partisipasi masyarakat desa semakin tinggi. Kalau dulu banyak yang tidak betah. Banyak yang tinggal di desa, sekolah ke kota dan tidak kembali. Dana desa cukup mengerem laju urbanisasi di perdesaan,” ujarnya.

Lebih lanjut terkait pengelolaan dana desa, ia mengatakan, telah menunjukkan perbaikan-perbaikan.

Hal ini dilihat dari penyerapan dana desa yang selalu mengalami peningkatan, yakni tahun 2015 terserap 82,72 persen dari Rp 20,67 Triliun; tahun 2016 terserap 97,65 persen dari Rp 46,98 Triliun; dan tahun 2017 terserap 98,54 persen dari Rp 60 Triliun.

“Meskipun tata kelola desa lebih baik, tetap ada pelanggaran-pelanggaran, baik disengaja maupun karena tidak tahu. Inilah yang menjadi tantangan kita. Untuk itu kemarin kita sudah membangun nota kesepahaman dengan Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian untuk bareng-bareng melakukan pengawalan dana desa,” paparnya.

Adapun inti dari nota kesepahaman tersebut, kata Anwar Sanusi, adalah untuk memberikan pemahaman kepada kepala desa dan perangkat desa terkait aturan dan hal-hal yang dibutuhkan dana desa.

Baca: Kemendes PDTT Dorong Penerapan Program Inovasi Desa

Dengan begitu ia berharap, dana desa dapat memberikan efek kesejahteraan yang lebih baik kepada masyarakat desa.

“Dana desa adalah salah satu bentuk amanat dari Undang-Undang Desa. ketika Undang-Undang Desa itu dijalankan, tujuannya adalah kita ingin desa-desa kita mandiri. Berdikari terkait dengan ekonomi, sosial terutama pelayanan sosial dasar, kemudian demokratis,” terangnya.

Let's block ads! (Why?)