Sri Mulyani: KPPN Palu Sudah Bisa Layani Pencairan Honor dan Tukin PNS

JAKARTA – Pemerintah akan berusaha kembali membangkitkan perekonomian Sulawesi Tengah pasca bencana alam Gempa Bumi dan Tsunami. Sebab bencana yang menghancurkan Kota Palu dan Kabupaten Donggala itu ternyata membuat perekonomian lumpuh.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan akan menjalankan amanat Presiden Joko Widodo untuk mengaktifkan kembali pelayanan bagi masyarakat, yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palu Propinsi Sulawesi Tengah telah mulai memberikan pelayanan darurat di dengan menyesuaikan kondisi dan keterbatasan fasilitas di lapangan.

BERITA TERKAIT +

“Pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 atau 5 hari pasca gempa dan tsunami menimpa Palu dan Donggala, KPPN Palu memberikan layanan perdana pada Satuan Kerja Mitra Kerja di tempat parkir belakang kantor, karena tenda kiriman Kantor Pusat DJPb (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) belum tiba,” ujar Sri Mulyani dikutip Okezone dari Facebook resminya, Kamis (1/10/2018).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia pun menambahkan pelayanan untuk para korban bencana dilakukan di halaman KPPN dengan menggunakan tenda dan fasilitas genset yg terbatas kemampuan daya dukungnya.

kppn

“Untuk mendukung pelayanan tersebut, telah ditugaskan 5 orang pegawai untuk melakukan layanan darurat tersebut, yang terdiri dari 2 orang pegawai dari KPPN terdekat yaitu KPPN Poso, 1 pegawai dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Barat serta 3 pegawai dari Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan,” tutunya

Wanita yang akrab dipanggil Ani pun mengatakan semua komputer yang selama ini digunakan KPPN Palu dalam keadaan rusak, sehingga petugas menggunakan 10 laptop. Sedangkan untuk jaringan, petugas pelayanan menggunakan koneksi jaringan seluler/ HP (tethering).

Dia menjelaskan pelayanan darurat ini diprioritaskan untuk layanan pembayaran hak-hak kepegawaian seperti honor, tunjangan kinerja (diantaranya dari TNI), gaji bulan November tahun 2018, honor PPNPN ( pegawai kontrak), serta pembayaran UP (Uang Persediaan). Untuk kemudahan pengambilan gaji bagi ASN/prajurit TNI/anggota Polri, Ditjen Perbendaharaan (DJPb) juga telah berkoordinasi dengan bank penyalur gaji.

“Kantor Pusat DJPb telah menyiapkan pedoman kepada Kanwil DJPb Provinsi Sulawes Tengah dan KPPN Palu terkait prosedur pengambilan gaji ASN Pusat/prajurit TNI/anggota Polri selama kondisi darurat pasca gempa dan tsunami di Palu,”jelasnya

kppn

Sementara itu, untuk menjaga pemerintahan pengelolaan perbendaharaan, saat ini Kantor Pusat DJPb telah menyusun surat edaran yang mengatur langkah-langkah pelayanan darurat di Palu.

“Para pegawai Kementerian Keuangan yang bekerja secara darurat di sana menyatakan kepada saya, bahwa kami memang takut dengan gempa susulan yang datang silih berganti, tapi kami lebih takut lagi kalau kami tidak bisa memberikan layanan untuk sekedar meringankan beban penderitaan mereka,” ujarnya

Sri Mulyani merasa sangat terharu dengan semangat juang para pegawai Kementerian Keuangannya yang tetap semangat mengabdi untuk melayani dalam situasi berat sekalipun.

“Semangat ini sebagai wujud nilai pelayanan dan profesional yang tertanam pada setiap insan Kementerian Keuangan,” ucapnya.

(kmj)

Let's block ads! (Why?)